Cara Mencairkan BLT UMKM Tahap Kedua, Cek Daftar Penerima di eform.bri.co.id/bpum dan banpresbpum.id

TRIBUNNEWSOGOR.COM - Berikut cara cek penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang kembali dikucurkan pada 2021 ini.

Program bantuan yang juga bertajuk Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) ini akan memberikan dana sebesar Rp1,2 juta, lebih rendah dari tahun lalu yang senilai Rp2,4 juta.

Bagi pelaku UMKM yang ingin mengecek apakah Anda menerima BLT UMKM Rp1,2, Anda dapat memeriksanya melalui link eform BRI, eform.bri.co.id/bpum, atau melalui banpresbpum.id via BNI.

Baca juga: Daftar BLT UMKM Rp 1,2 Juta Tahap 2, Lengkap Panduan Cek Penerima dan Cara Mencairkannya

Rencananya, stimulus tersebut akan disalurkan ke 12,8 juta penerima sepanjang 2021.

Cara Cek Penerima BLT UMKM di BRI

Baca juga: Cara Cek Penerima BLT UMKM Rp1,2 Juta Secara Online, Buka Laman Resmi BRI dan BNI

1. Para pelaku UMKM dapat masuk ke link https://eform.bri.co.id/bpum.
2. Masukkan nomor KTP serta kode verifikasi.
3. Klik proses inquiry.
4. Kemudian akan ditampilkan keterangan apakah nomor KTP tersebut terdaftar sebagai penerima BPUM atau tidak. Jika bukan penerima BPUM, maka akan ditampilkan tulisan: "Nomor eKTP tidak terdaftar sebagai penerima BPUM."
5. Namun, jika terdaftar sebagai penerima, pelaku UMKM dapat mencairkan BLT UMKM Rp 1,2 juta dengan mendatangi kantor BRI. Selain itu, bantuan juga bisa langsung ditransfer ke rekening.

Cara Cek Penerima BLT UMKM di BNI

1. Masuk ke laman http://banpresbpum.id.

2. Isi nomor KTP.

3.  Pilih Cari.

4. Akan ada pemberitahuan jika anda masuk/tidak sebagai penerima BPUM 2021.

Syarat Pencairan BLT UMKM Rp 1,2 Juta

1. Bawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas diri;
2. Bawa buku tabungan BRI;
3. Bawa Kartu ATM BRI;
4. Bawa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh aparat Desa setempat;

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), dan/kuasa penerimaan dana banpres.

Cara Daftar BPUM

Sementara diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, calon penerima BPUM diusulkan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan UMKM kabupaten/kota.

Kebenaran data usulan calon penerima BPUM menjadi tanggung jawab penerima dan pengusul BPUM.