Breaking News:

Gelar Sidang Paripurna Siang Ini, DPRD Bakal Ketuk Palu Perda RTRW yang Baru

Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Bogor menyetujui rancangan perubahan peraturan daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor

Penulis: Lingga Arvian Nugroho
Editor: Damanhuri
TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
Ilustrasi -- Sidang paripurna di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPD Kota Bogor, Selasa (26/11/2019). 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, TANAH SAREAL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor direncanakan akan melaksanakan rapat paripurna persetujuan rancangan perubahan peraturan daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor 2011 - 2031.

Rencananya sidang paripurna akan dilaksanakan pada Rabu (9/6/2021) di Gedung DPRD Kota Bogor, Jalan Pemuda siang nanti.

Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menyetujui rancangan perubahan peraturan daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor 2011 - 2031.

Hal tersebut ditegaskan pada rapat Banmus yang dipimpin oleh Wakil Ketua I Jenal Mutaqin dan dihadiri oleh Wakil Ketua II Dadang Iskandar Danubrata, Wakil Ketua III Eka Wardahana serta anggota Banmus Syarif Hidayat Sastra, Devie Prihartini Sultani, Said Mohamad Mohan, Jatirin, Atty Soemadikarya, Murtadlo, Achmad Rifky Alaydrus, Angga Alan Surawijaya, Ence Setiawan, Mochamad Zaenal Abidin, Karnain Asyhar, Safrudin Bima, R. Laniasari dan Mardianto.

Hadir pula ketua Bapemperda Sri Kusnaeni dalam rapat Banmus untuk menyampaikan hasil rapat antara Bapemperda dengan Bagian Hukum dan HAM pada Setda Kota Bogor.

Jenal Mutaqin menegaskan bahwa Banmus DPRD Kota Bogor telah menyetujui perubahan Perda RTRW 2011-2031 setelah pihak Pemkot melengkapi dokumen resmi dari Kementerian ATR dan persetujuan dari Provinsi Jawa Barat terkait luasan LP2B.

Tak hanya itu, Jenal juga mengatakan pasal tentang perubahan kantor pemerintahan, Bapemperda dan Pemkot sudah menyetujui untuk menggunakan kalimat atau redaksi kata sesuai dengan Perda 8 tahun 2011.

"Jadi kalimatnya masih yang lama, cuma ada perluasan di wilayah yang lain. Jadi insyaallah di paripurnakan oleh DPRD sekaligus penetapan tiga pansus baru," kata pria yang akrab disapa JM.

Penetapan pansus baru yang akan diparipurnakan besok dijelaskan oleh JM yaitu pansus tentang perubahan produk hukum daerah, pansus tentang PMP BJB dan pansus tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Lebih lanjut, dalam rapat Banmus dibahas pula terkait laporan dari pansus yang tengah berjalan saat ini, salah satunya adalah pansus perubahan nama PDJT menjadi Perumda Trans Pakuan.

JM mengungkapkan berdasarkan hasil laporan dari ketua pansus yang dipimpin oleh Shendy Pratama, pihak pansus saat ini tengah meminta laporan audit dari BPK berkaitan dengan PMP, kemudian neraca keuangan di tiga tahun terakhir dan terakhir adalah rancangan restrukturisasi organisasi.

"Jadi itu yang diminta oleh pansus dan yang dibahas oleh Pemkot untuk didiskusikan dengan bagian hukum," jelasnya.

Sedangkan untuk pansus Perda tentang penyimpangan seksual, JM mengungkapkan tim pansus meminta agar dibuatkan pasal yang mengatur terkait pembentukan komisi penanggulangan penyimpangan seksual dan penambahan pasal terkait sanksi untuk pelanggaran mempertontonkan penyimpangan sosial kepada khalayak ramai.

"Jadi masih ada 2 poin yang dibahas oleh pansus LGBT," pungkasnya.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved