Breaking News:

Cegah Penyalahgunaan Narkoba, Seluruh Petugas Satpol PP Kabupaten Bogor Bakal Dites Urine

Kasat Pol PP Kabupaten Bogor Agus Ridho, prihatin atas kejadian oknum Pol PP Kecamatan Pamijahan yang terjerumus penyalahgunaan narkoba.

TribunnewsBogor.com/Yudistira Wanne
Kasatpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridho, prihatin atas kejadian oknum Pol PP Kecamatan Pamijahan yang terjerumus penyalahgunaan narkoba. 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Yudistira Wanne

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Kasatpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridho, prihatin atas kejadian oknum Pol PP Kecamatan Pamijahan yang terjerumus penyalahgunaan narkoba.

Menyikapi hal tersebut, Agus menjelaskan, meksipun terduga itu sudah ASN dan di bawah pembinaan Camat tentu dengan kejadian tersebut pihaknya akan melakukan pembinaan yang optimal.

Lanjut Agus, dia akan melakukan tes urine terhadap seluruh anggota Satpol PP tingkat kecamatan dalam waktu dekat, tujuannya agar seluruh Pamong Praja di Kabupaten Bogor terhindar dari narkoba.

"Kami sudah berkoordinasi dengan BNN, ini akan jadi momentum, mungkin nanti kita akan lakukan pengujian test urine kepada seluruh anggota, ya begitu," ujarnya.

Sementara itu, pihaknya sudah optimalkan pembinaan terhadap Banpol Pamong Praja.

"Untuk Pamong yang ada di Kecamatan-Kecamatan sebetulnya kami sudah rutin setiap bulan melakukan pembinaan kami pun sudah Diklatkan mereka, artinya kita selalu ingatkan kemudian secara mental kemudian kita lakukan pembinaan, jadi Insya Allah kalau pamong terus dalam bina," tuturnya.

Baca juga: Oknum Anggota Satpol PP di Pamijahan Diduga Pakai Narkoba, Camat Bakal Ambil Langkah Ini

Baca juga: Oknum Pol PP di Pamijahan Diamankan Polisi Terkait Narkoba, Ini Kata Satpol PP Kabupaten Bogor

Selain itu, Agus menjelaskan dengan kejadian salah satu ASN di bidang kasi trantib yang terlibat kasus nerkotika, pihaknya tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi tegas, karna bukan ranahnya.

"Begini ini kan PNS, kalau Banpol langsung dibawa ke pembinaan kami, kalau PNS kebijakannya ada Kecamatan langsung ke Pak Camat sama badan kepegawaian, ya jadi yang memberikan sanksi prosesnya dari Dinas kepegawaian, kalau untuk PNS ranahnya bukan saya," tandasnya.

Penulis: Yudistira Wanne
Editor: Mohamad Afkar Sarvika
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved