Breaking News:

Apresiasi Penyelesaian Polemik GKI, Yenny Wahid : Tidak Mudah Melakukan Proses Seperti Itu

Bima Arya bersilaturhami dengan pendiri The Wahid Institute, Zannuba Ariffah Chafsoh atau yang akrab disapa Yenny Wahid di Griya Gus Dur.

Editor: Mohamad Afkar Sarvika
Istimewa/Pemkot Bogor
Wali Kota Bogor Bima Arya bersilaturhami dengan pendiri The Wahid Institute, Zannuba Ariffah Chafsoh atau yang akrab disapa Yenny Wahid di Griya Gus Dur, Jakarta, Kamis (16/6/2021). 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Wali Kota Bogor Bima Arya bersilaturhami dengan pendiri The Wahid Institute, Zannuba Ariffah Chafsoh atau yang akrab disapa Yenny Wahid di Griya Gus Dur, Jakarta, Kamis (16/6/2021). Banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut, seperti tentang keberagaman, demokrasi, termasuk perkembangan penyelesaian polemik rumah ibadah GKI di Kota Bogor.

Putri kedua dari Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini mengapresiasi upaya Pemkot Bogor yang memberikan pemenuhan hak-hak mendasar bagi warganya untuk bisa beribadah, dalam hal ini bagi jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Jalan KH Abdullah bin Nuh, Cilendek Barat, Bogor Barat, Kota Bogor.

“Kita apresiasi bahwa tentunya Pemkot Bogor menempuh berbagai negosiasi alot sekali melibatkan berbagai macam pihak, semua aktor didekati satu-satu, cari titik temu, yang ini maunya apa, yang itu maunya apa. Dan akhirnya kemudian para aktor tersebut bersepakat bahwa yang paling penting bisa beribadah,” ungkap Yenny dalam keterangannya kepada media.

Yenny menilai, lebih mudah bagi seorang Bima Arya untuk membiarkan masalah ini berlarut-larut tanpa dicarikan solusi penyelesaian dalam polemik GKI Yasmin. “Ya sudah biarkan saja sampai selesai masa jabatan tidak usah ambil tindakan apapun. Itu jauh lebih mudah bagi kepala daerah. Tapi saya melihat, yang saya apresiasi disini adanya kegigihan dari Pak Bima Arya dalam mencoba merangkul semua pihak yang terlibat,” ujar Yenny.

“Mendengarkan semua pihak, mendengarkan semua aktor, semua stakeholder coba didengar suaranya, dan kemudian sampai di titik ini, pada saat ini, di mana hak warga diberikan untuk beribadah. Saya rasa itu harus kita apresiasi, tidak mudah melakukan proses politik panjang seperti itu,” tambahnya.

Wali Kota Bogor Bima Arya bersilaturhami dengan pendiri The Wahid Institute, Zannuba Ariffah Chafsoh atau yang akrab disapa Yenny Wahid di Griya Gus Dur, Jakarta, Kamis (16/6/2021).
Wali Kota Bogor Bima Arya bersilaturhami dengan pendiri The Wahid Institute, Zannuba Ariffah Chafsoh atau yang akrab disapa Yenny Wahid di Griya Gus Dur, Jakarta, Kamis (16/6/2021). (Istimewa/Pemkot Bogor)

Menurutnya, polemik GKI Yasmin banyak dimensinya. Ada dimensi hukum, ada dimensi konstitusi, kebebasan beribadah, dan ada dimensi sosial yang ikut menjadi bagian dari dinamika pada saat itu. “Sehingga setiap kepala daerah pasti harus mendengar aspirasi dari berbagai macam stakeholder atau pemangku kepentingan,” katanya.

Ia menambahkan, ketika kemudian terjadi kendala-kendala dalam prosesnya, jangan sampai kendala tersebut menghalangi hak mereka untuk mendapatkan pemenuhan haknya. “Ini yang sebetulnya kita advokasi. Tetapi 15 tahun berlalu tidak ada titik temu, tentu melelahkan sekali. Yang paling penting adalah apa sih kemauan para jemaat di daerah tersebut. Karena mereka yang memiliki kepentingan langsung. Hingga pada akhirnya para stakeholder bersepakat. Yang paling utama bagi kami adalah punya rumah ibadah. Ini yang kami apresiasi,” jelas Yenny.

Terkait adanya persoalan internal di GKI, kata Yenny, ada mekanisme hukum yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan berbagai macam sengketa atau persoalan.

“Artinya kebebasan setiap orang untuk mendapatkan rumah ibadahnya di tempat yang diinginkan, apabila dimungkinkan secara hukum dan secara sosial, kultural tentu harus kita jamin. Dan yang seharusnya ini yang menjadi pegangan kita semua bahwa apapun yang terjadi di negara kita kalau ada keberatan atau ada sesuatu yang bertentangan dengan aspirasi kita, maka ada jalur hukum,” terang Yenny.

“Jadi selama jalur hukumnya masih terbuka untuk melakukan keberatan dan lain sebagainya, maka disitu hak masyarakat tetap terjamin untuk mendapatkan apapun yang menjadi tuntutan mereka. Disisi lain ada juga hak masyarakat untuk mendapatkan rumah ibadah, inilah yang difasilitasi oleh Pemkot Bogor. Dan inilah yang kami apresiasi. Saya rasa tidak ada masalah, semua boleh berjalan beriringan. Yang paling penting tidak boleh ada warga negara yang tidak punya tempat ibadah di negara kita dimanapun mereka berada,” bebernya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved