Breaking News:

BEM UI Nobatkan Jokowi The King of Lip Service, Ade Armando Nilai Kritik Dangkal : Agak Memalukan

BEM UI juga menobatkan Presiden Jokowi sebagai The King of Lip Service. Ade Armando mengatakan kritikan terhadap Jokowi memang sudah seharusnya diizi

Penulis: Sanjaya Ardhi | Editor: Ardhi Sanjaya
Youtube Kompas TV
Ade Armando tanggapi kritikan BEM UI 

Ade juga menanggapi kritik BEM UI soal penangkapan demonstran.

Ade Armando berpendapat demonstran ditangkap bila melanggar aturan.

Penangkapan pun, tambah Ade, bukan atas perintah Jokowi.

"Ya kan bukan orang ditangkapi begitu saja oleh polisi, gerakan massa sudah melanggar aturan yang sudah ditetapkan ketika itulah polisi turun tangan, itu bukan atas perintah Jokowi juga," kata Ade Armando.

Maka itu lah, Ade Armando menilai kritik BEM UI dengan menobatkan Jokowi sebagai The King of Lip Service amat dangkal.

Ade mengatakan hal tersebut menunjukan bahwa BEM UI tak belajar.

"Substansinya parah banget, ini menunjukan mereka gak belajar, mereka gak tau banyak tentang apa yang terjadi di politik Indonesia, sehingga kritik mereka itu terasa dangkal,

kalau kritik boleh saja cuman kalau kritik harus kelihatan pinter ini UI lho, ini BEM UI jangan sampai kelihatan cacat logika atau gak punya pengetahuan yang cukup aja," kata Ade Armando.

Melansir Kompas.com, Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi (KIP) UI, Amelita Lusia mengatakan Pihak kampus menilai, postingan BEM UI tersebut kurang tepat.

Amelita menyebut postingan tersebut telah melanggar beberapa peraturan yang ada.

"Hal yang disampaikan BEM UI dalam postingan meme bergambar Presiden Republik Indonesia yang merupakan simbol negara, mengenakan mahkota dan diberi teks Jokowi: The King of Lip Service, bukanlah cara menyampaikan pendapat yang sesuai aturan yang tepat, karena melanggar beberapa peraturan yang ada," ujar Amelita.

Amelita menegaskan, kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi pada dasarnya dilindungi undang-Undang (UU).

Akan tetapi, penyampaian aspirasi tersebut seharusnya sesuai aturan yang ada.

"Perlu kami sampaikan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi memang dilindungi undang-Undang. Meskipun demikian dalam menyampaikan pendapat, seyogyanya harus menaati dan sesuai koridor hukum yang berlaku," ujar dia.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved