BEM UI Nobatkan Jokowi The King of Lip Service, Ade Armando Nilai Kritik Dangkal : Agak Memalukan

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Dosen Komunikasi Universitas Indonesia ( UI ) Ade Armando menanggapi kritikan BEM UI terhadap Presiden Jokowi.

Ade Armando mengatakan substansi kritik BEM UI terhadap Presiden Jokowi dangkal.

Dalam kritikannya, BEM UI juga menobatkan Presiden Jokowi sebagai The King of Lip Service.

Ade Armando mengatakan kritikan terhadap Jokowi memang sudah seharusnya diizinkan.

Tak ada larangan menyampaikan kritik terhadap Presiden Jokowi.

"Kritik terhadap Presiden itu harus diiizinkan mau dengan cara apapun,

lagi pula gambarnya pun bukan gambar yang terlalu menghina, kalau cuma penamaan The King of Lip Service ya biasa saja, kritik semacam itu sherausnya diizinkan," kata Ade Armando dikutip TribunnewsBogor.com dari akun Youtube Kompas TV.

Hanya saja Ade Armando menyoal substansi kritik yang disampaikan BEM UI terhadap Presiden Jokowi.

Ade berpendapat kritik yang disampaikan BEM UI dangkal.

"Yang buat saya bermasalah adalah substansinya kok dangkal sekali yah,

agak memalukan lho bahwa itu datang dari Badan Eksekutif Mahasiswa UI.

tuduhan yang disampaikan kok kayanya mahasiswa nih gak paham sih apa yang jadi isu, atau dia gak paham apa yang dia kritik," kata Ade Armando.

Dalam postingannya, BEM UI mengkritik Jokowi dalam hal UU ITE.

BEM UI pun menulis keterangan dan meminta Jokowi berhenti mengobral janji.

"JOKOWI: THE KING OF LIP SERVICE

Halo, UI dan Indonesia!

"Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya.

Semua mengindikasikan bahwa perkataan yang dilontarkan tidak lebih dari sekadar bentuk "lip service" semata.

Berhenti membual, rakyat sudah mual!," tulisnya dalam caption.

Ada Armando mengatakan dalam hal UU ITE, Jokowi justru meminta agar Undang-Undang tersebut ditinjau kembali.

"Lah kan justru Jokowi mau UU ITE itu direvisi atau ditinjau kembali mengingat isinya sering dipakai mengkriminalisasi orang untuk alasan yang lemah,

dia justru ingin orang mengkritik dengan terbuka melakui UU ITE, ini kok mahasiswa gak nyampe kali yah pikirannya ke situ," kata Ade Armando.

BEM UI menyebut Jokowi sebenarnya memiliki peluang menyelamatkan KPK.

"Jokowi sebagai pemimpin negara yang memiliki peluang menyelamatkan KPK, memilih diam (baca: membiarkan).

ICW melaporkan Firli Bahuri ke institusi tempatnya “membangun karier”, yaitu kepolisian," cuitnya.

Tak hanya itu, BEM UI juga menganggap Jokowi seolah menutup mata saat kini KPK dilumpuhkan.

"KPK DISANDERA, JOKOWI TUTUP MATA, OLIGARKI MINERBA PESTA PORA."

Berhenti membual, rakyat sudah mual!"

Ade Armando mengatakan dalam permasalahan di KPK, justru bukan karena Jokowi.

"Pemilihan Firli kan bukan Presiden itu kan DPR, soal tes wawasan kebangsaan kan lagi-lagi KPK bukan Presiden," kata Ade Armando.

Ade juga menanggapi kritik BEM UI soal penangkapan demonstran.

Ade Armando berpendapat demonstran ditangkap bila melanggar aturan.

Penangkapan pun, tambah Ade, bukan atas perintah Jokowi.

"Ya kan bukan orang ditangkapi begitu saja oleh polisi, gerakan massa sudah melanggar aturan yang sudah ditetapkan ketika itulah polisi turun tangan, itu bukan atas perintah Jokowi juga," kata Ade Armando.

Maka itu lah, Ade Armando menilai kritik BEM UI dengan menobatkan Jokowi sebagai The King of Lip Service amat dangkal.

Ade mengatakan hal tersebut menunjukan bahwa BEM UI tak belajar.

"Substansinya parah banget, ini menunjukan mereka gak belajar, mereka gak tau banyak tentang apa yang terjadi di politik Indonesia, sehingga kritik mereka itu terasa dangkal,

kalau kritik boleh saja cuman kalau kritik harus kelihatan pinter ini UI lho, ini BEM UI jangan sampai kelihatan cacat logika atau gak punya pengetahuan yang cukup aja," kata Ade Armando.

Melansir Kompas.com, Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi (KIP) UI, Amelita Lusia mengatakan Pihak kampus menilai, postingan BEM UI tersebut kurang tepat.

Amelita menyebut postingan tersebut telah melanggar beberapa peraturan yang ada.

"Hal yang disampaikan BEM UI dalam postingan meme bergambar Presiden Republik Indonesia yang merupakan simbol negara, mengenakan mahkota dan diberi teks Jokowi: The King of Lip Service, bukanlah cara menyampaikan pendapat yang sesuai aturan yang tepat, karena melanggar beberapa peraturan yang ada," ujar Amelita.

Amelita menegaskan, kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi pada dasarnya dilindungi undang-Undang (UU).

Akan tetapi, penyampaian aspirasi tersebut seharusnya sesuai aturan yang ada.

"Perlu kami sampaikan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi memang dilindungi undang-Undang. Meskipun demikian dalam menyampaikan pendapat, seyogyanya harus menaati dan sesuai koridor hukum yang berlaku," ujar dia.