Breaking News:

Teror Virus Corona

Bupati Bogor Berlakukan WFH Perkantoran 75 Persen, Kantor yang Terpapar Covid-19 100 Persen

Bupati Bogor Ade Yasin memberlakukan pembatasan ketat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Penulis: Naufal Fauzy | Editor: Vivi Febrianti
TribunnewsBogor.com/Yudistira Wanne
Bupati Bogor, Ade Yasin 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Bupati Bogor Ade Yasin memberlakukan pembatasan ketat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Kebijakan ini dikeluarkan melalui Instruksi Bupati Bogor (Inbup) Nomor 843/443-TUK, tentang Pembatasan Kegiatan Pelayanan Perkantoran di Lingkungan Pemkab Bogor berlaku dari 28 Juni 2021 sampai 5 Juli 2021 mendatang.

Ade mengatakan bahwa instruksi ini dikeluarkan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi harian kewaspadaan infeksi Covid-19 Kabupaten Bogor.

"Adanya penambahan kasus konfirmasi positif baru yang menunjukkan peningkatan, terutama di lingkungan perkantoran Pemkab Bogor," kata Ade Yasin.

Ketentuan ini diantaranya adalah menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75 persen dan Work From Office (WFO) sebesar 25 persen.

Sementara bagi perkantoran yang pegawainya terpapar Covid-19, mengalami peningkatan secara signifikan, dilakukan WFH 100 persen.

Bagi yang menerapkan WFH, kata dia, pegawai tetap melaksanakan aktivitas kinerja secara daring dan mengisi LHKP.

"Khusus Dinas Kesehatan, BPBD, Sat. Pol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan RSUD pengaturan WFH diatur secara bergiliran oleh kepala perangkat daerah masing-masing," kata Ade.

Bagi perangkat daerah unsur kewilayahan pengaturannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi pelayanan kepada masyarakat serta mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah Covid-19 di wilayahnya masing-masing.

Kemudian bagi perangkat daerah yang mengagendakan kegiatan dan atau mengikuti undangan rapat dinas, agar dilakukan secara daring kecuali hal tertentu atas perintah pimpinan.

"Untuk kegiatan pendidikan seminar, lokakarya dan sejenisnya agar dihentikan sementara. Tidak melakukan kegiatan kunjungan kerja keluar daerah dan atau menerima kunjungan kerja dari luar daerah sampai batas waktu yang ditentukan," ungkapnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved