Business Talk Series SB IPB University Jadi Wahana Bedah Buku Platform Perikanan Nasional

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Sekolah Bisnis (SB) IPB University kembali menyelenggarakan Business Talk Series (BTS) edisi kesepuluh sekaligus bedah buku Platform Perikanan Nasional untuk Mencapai SDG’S 14.

Webinar ini mengusung tema “Sustainable Fisheries Thru Policy Transformation.”

Kegiatan webinar merupakan kerjasama antara Sekolah Bisnis IPB University dengan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Dr Idqan Fahmi selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Bisnis IPB University mengatakan bahwa Sekolah Bisnis memiliki beberapa learning goals.

Ia menjelaskan, selain entrepreneurial thinking and acting, yang tidak kalah penting adalah sustainable business practices.

“Salah satu contohnya SDG’S poin 14 terkait perikanan,” ujar Dr Idqan.

Sementara, penulis buku, Dr Nimmi Zulbainarni adalah Dosen SB IPB University yang memiliki expertise Bioeconomic Modelling.

Sebagai penulis, Dr Nimmi memberikan pendahuluan terkait buku yang telah ditulisnya. Ia menyatakan bahwa tekadnya menulis buku tersebut adalah karena kesadarannya terhadap potensi perikanan di Indonesia.

Hal ini juga mendukung pemerintah Indonesia yang telah menandatangani pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG’s) dan berkomitmen akan mendukung penuh agenda pembangunan program nasional dengan mengaitkan isu SDG’s dalam pembangunan nasional.

“Salah satu isu SDG’s untuk pembangunan nasional yakni tujuan nomor 14 (SDG’s 14) terkait konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumberdaya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan berkelanjutan,” ujar Dr Nimmi yang saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Kerjasama dan Pengembangan Sekolah Bisnis IPB University.

Ia melanjutkan, dalam rangka meningkatkan peran dan atau kontribusi sektor perikanan nasional diperlukan peran pemangku kepentingan (stakeholders), seperti pemerintah, pelaku usaha, nelayan, akademisi, dan asosiasi masyarakat.

Hal ini dilakukan demi terwujudnya kebijakan yang adil dan sejahtera sehingga kebijakan pengelolaan dapat terpadu, efektif dan efisien.

“Oleh karenanya diperlukan suatu platform perikanan yang dapat menjembatani peran multi stakeholder tersebut yang dituangkan dalam buku ini. Selain itu, pelaksanaan program SDG’s tidak bisa dilakukan secara sporadis, tetapi harus terkoodinasi, terukur dan memiliki indikator yang jelas,” ujar Wakil Ketua Komisi Tetap Bidang Kelautan dan Perikanan Departemen Industri Budidaya Kamar Dagang dan Industri Indonesia ini.

Sehingga, kata dia, dengan keberadaan pendekataan root cause analysis yang komprehensif dan berorientasi pada kepuasan stakeholders utama kebijakan maka, diharapkan tidak berisiko timbulnya konflik baru di kemudian hari baik itu kaitannya isu sosial masyarakat maupun lingkungan.

Penyerahan buku secara simbolis dilakukan oleh Dr Nimmi Zulbainarni kepada Surya Wiranto (Laksamana Muda TNI (Purn)), Dr Michael Sajangbati (Staf Khusus Walikota Belitung), Dr T Ersti Yurika Sari (Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji), Eko B Supriyanto  (Direktur Utama Info Bank/Komisaris Independen Bank BRI Agro) dan Ichsan Firdaus (anggota Komisi IV DPR RI).

Ichsan Firdaus menyatakan bahwa platform perikanan nasional memang diperlukan karena melihat adanya inkonsistensi.

Ia menegaskan bahwa platform ini penting untuk menjaga konsistensi.

“Diskusi terkait potensi perikanan sering dilakukan tetapi tidak melihat “the sleeping giant” dibangun secara optimal,” ujarnya.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo mengatakan bahwa kebijakan tata kelola kemaritiman semakin dibutuhkan sebagai katalis kompleksitas dari hulu ke hilir perikanan nasional.

“Platform yang diusulkan ini bisa menjembatani multi stakeholders dan key players di bidang perikanan supaya tetap dalam koridor SDGs Nasional dengan penekanan pada dua kata yaitu ‘progresif’ dan responsif,” katanya.

Selain itu, tambahnya, untuk mengatur hubungan kooperatif antara pemanfaatan hasil riset dan praktik usaha serta manajemen sistem perikanan.

“Semoga platform ini dapat mendukung lahirnya solusi yang konkret dalam membangun birokrasi lebih efektif dan meningkatkan daya saing,” tutupnya.

Sjarief Widjaya yang mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono menyambut baik adanya buku ini sesuai dengan arahan presiden.

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi harus inklusif dan menjadi bagian penting bagi penyelesaian SDGs.

“Saya berharap seluruh stakeholders dapat bersinergi supaya kelautan dan perikanan dapat menjadi prime mover,” pungkasnya. (*)