Breaking News:

Klaim BPJS Kesehatan Belum Dibayar Hingga Rp 200 Miliar, Bupati Bogor Lapor ke Menteri Luhut

Keluhan itu disampaikan dalam rapat koordinasi implementasi PPKM Darurat secara virtual, Senin (5/7/2021).

Penulis: Naufal Fauzy | Editor: Mohamad Afkar Sarvika
TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy
Bupati Bogor Ade Yasin ssat ditemui wartawan di Pendopo Bupati, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (5/7/2021). 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Bupati Bogor Ade Yasin melapor ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan terkait kendala klaim BPJS yang belum dibayar.

Keluhan itu disampaikan dalam rapat koordinasi implementasi PPKM Darurat secara virtual, Senin (5/7/2021).

Ade menjelaskan bahwa pihak rumah sakit di Kabupaten Bogor melayani pasien Covid-19 maupun pasien lain yang tidak mampu menggunakan BPJS Kesehatan.

Namun klaim BPJS banyak yang ditolak atau dispute (tidak disepakati BPJS) sehingga tidak dibayar sampai lebih dari 50 persen dari total klaim karena masalah persyaratan dan lain-lain.

"Ini kan kita bingung, apa yang ditolak, sementara rumah sakit sudah melayani dan itu sudah sesuai dengan apa yang mereka layani," terang Ade Yasin.

Dia menuturkan bahwa dari empat RSUD di Kabupaten Bogor, total klaim BPJS Kesehatan mencapai sekitar Rp 261 Miliar.

Kemudian untuk klaim yang sudah clear harus dibayar sekitar Rp 61 Miliar dan sisanya yang dispute sekitar Rp 200 Miliar.

"Di masa Covid-19 ini butuh percepatan obat, oksigen dan lain-lain. Kenapa ini ada dispute yang besar dan belum dibayar," katanya.

Kata Ade, di saat Covid-19 melonjak, pemerintah seharusnya memperhatikan hal ini.

Sebab, kendala keuangan di rumah sakit mempengerahi pelayanan kesehatan.

Bahkan, kata dia, ada satu rumah sakit yang kesulitan keuangan karena hingga Rp 50 Miliar tidak bisa diklaim ke BPJS.

"Jadi saya minta percepatan ke Pak Luhut tadi, kalau pandemi ini bisa diselesaikan kan juga banyak kebutuhan. Seperti obat-obatan, oksigen dan lain-lain, dan mereka mau beli gimana kalau uangnya tidak cair-cair," kata Ade.

Kondisi ini, kata Ade, sudah mulai terjadi sejak tahun 2020 lalu sehingga angkanya membengkak begitu besar.

"Sudah jatuh tempo. Kenapa akhirnya kita teriak, ya karena sudah jatuh tempo. Kami mohon kebijakan dari pemerintah pusat karena banyak klaim BPJS yang ditolak. Saat ini sudah ada lebih dari 50 persen klaim BPJS yang ditolak karena alasan persyaratan dan lain-lain,” ungkap Ade.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved