Macet di Pos Penyekatan PPKM Darurat, Polisi : Banyak Warga Tak Berkepentingan Masuk Jakarta
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan hal itu lantaran banyaknya masyarakat yang beraktivitas di luar tanpa tujuan yang je
lihat foto
TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Polda Metro Jaya menjelaskan penyebab kemacetan yang terjadi di beberapa ruas jalan saat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan hal itu lantaran banyaknya masyarakat yang beraktivitas di luar tanpa tujuan yang jelas.
"Masih banyak warga yang tanpa kepentingan jelas masih melakukan mobilitas bergerak masuk Jakarta, sehingga titik-titik penyekatan di kota terjadi kemacetan yang cukup panjang," ujar Sambodo kepada wartawan, Senin (5/7/2021).
Dilanjutkan Sambodo, bahkan banyak warga yang tak patuh dengan polisi saat diminta memutar balik kendaraannya.
Mereka bersikeras meminta izin melintas dengan menggunakan berbagai macam alasan.
"Ada yang alasannya kerja, ada yang menengok keluarga, dan sebagainya, padahal tidak termasuk sektor kritikal dan esensial," ujarnya
Sambodo mengatakan pihaknya akan lebih ketat dalam penyekatan kali ini.
"Kami terapkan penyekatan yang lebih keras untuk menunjukkan bahwa PPKM darurat ini adalah sesuatu yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya," katanya
Diketahui, PPKM Darurat hari ketiga, Senin (5/7/2021) mengakibatkan kemacetan sejumlah titik, di antaranya Bintaro, Kramat Raya, Senen, Ciledug
Adapun penetapan PPKM Darurat ini telah berlangsung sejak Sabtu, 3 Juli 2021.
Total ada 63 titik penyekatan yang dijaga oleh aparat Polri dan TNI.
"Untuk melakukan PPKM darurat ini, ada 63 titik yang akan kita jaga," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (2/7/2021) lalu.
Ke-63 titik itu tersebar mulai dari batas kota hingga jalan tol di Jakarta.
"63 titik yang kita jaga ini terdiri dari 28 titik yang ada di batas kota dan jalan tol. Kemudian 21 titik di pembatasan mobilitas di lokasi rawan pelanggaran yang memang selama ini masih berjalan, 14 titik pengendalian mobilitas kemudian patroli penegakan hukum dan penegakan hukum terhadap batas kapasitas angkutan umum dan jam operasional," ucap Sambodo.
![[FULL] Pakar: Pak Prabowo Bilangnya Kerja untuk Rakyat? Kok soal Tunjangan DPR Tak Kunjung Bersikap?](https://img.youtube.com/vi/KUoE3M9iDyA/mqdefault.jpg)
