Breaking News:

Evaluasi PPKM Darurat Jabar, Pengurangan Mobilitas Masyarakat Baru 17 Persen

Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat beberapa hari terakhir, mobilitas masyarakat Jawa Barat

Penulis: Naufal Fauzy | Editor: Damanhuri
Diskominfo Kab. Bogor
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil secara virtual dalam kegiatan Rakor Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar yang juga dihadiri Forkopimda Kabupaten Bogor, Selasa (6/7/2021). 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat beberapa hari terakhir, mobilitas masyarakat Jawa Barat hanya turun sekitar 17 persen.

Hal ini dikatakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil secara virtual dalam kegiatan Rakor Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar yang juga dihadiri Forkopimda Kabupaten Bogor, Selasa (6/7/2021).

“Dari hasil evaluasi mobilitas masyarakat di Jabar hanya turun sebesar 17 persen, sementara varian delta ini harus memotong pergerakan masyarakat sebesar 50 persen," kata Ridwan Kamil dalam keterangannya via rilis Diskominfo Kabupaten Bogor.

Maka dari itu, pria yang kerap disapa Emil ini ingin melihat di lapangan kegiatan penyekatan penutupan termasuk tipiring segera laksanakan dan viralkan.

Lakukan pula razia WFH (work from home) bagi sektor non esensial.

"Jika masih ada yang tidak menerapkan WFH 100 persen, tindak tegas dan tutup. PPKM Darurat ini semua hal tidak bisa ditoleransi pastikan sektor industri punya Satgas Covid perusahaan," kata Emil.

Di tempat yang sama, Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto menambahkan, dalam PPKM Darurat 50 persen mobilitas masyarakat harus dikurangi untuk memutus mata rantai Covid-19 varian delta.

Sedangkan varian alfa, harus mengurangi sekitar 30 persen mobilitas pergerakan masyarakat.

“Saat ini kita tahu bahwa sebelum lebaran penambahannya kasus Covid-19 di Jawa Barat berada di bawah seribu kini naik menjadi 6 ribu. Kita harus kerja sama antar instansi, para tokoh agama, masyarakat, pemuda dan lainnya, serta menindak tegas para pelaku usaha yang masih melanggar aturan PPKM Darurat," ungkap Pangdam.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved