Breaking News:

Pastikan Penumpang KRL Bawa SRTP, Forkopimda Sidak ke Stasiun Bogor dan Cilebut

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mendampingi Danrem 061/Sk Brigjen TNI Achmad Fauzi melakukan pengecekan penumpang di Stasiun Bogor.

Editor: Mohamad Afkar Sarvika
Istimewa/Pemkot Bogor
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mendampingi Danrem 061/Sk Brigjen TNI Achmad Fauzi melakukan pengecekan penumpang di Stasiun Bogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Senin (12/7/2021) pagi. 

Kebijakan SRTP bagi penumpang itu juga dinilai sebagai salah satu upaya untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Dengan harapan, pergerakan virus Covid-19 juga tak semakin masif. Kepastian bantuan untuk masyarakat itu juga sebagai cara untuk menekan gejolak sosial.

"Tadi kita juga mengecek ke dalam kereta, dan berdialog dengan para penumpang. Untuk memastikan mereka menaiki kereta sesuai dengan aturan yang ada. Sambil kita cek juga protokol kesehatan (prokes) ketat di dalam kereta," sambung Dedie.

Tak hanya di Stasiun Bogor, rombongan dari unsur Forkopimda Kota Bogor ini juga melakukan pengecekan SRTP di Stasiun Cilebut. Di sana, Forkopimda juga ingin memastikan prokes dijalani dengan baik.

Terpisah, Vice President (VP) Corporate Secretary PT. KAI Commuter, Anne Purba mengatakan, pengecekan STRP oleh petugas di stasiun ini dikhususkan bagi pekerja kritikal dan esensial. Kebijakan ini diberlakukan di semua stasiun KRL selama masa PPKM Darurat.

"Kebijakan ini sesuai dengan edaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Nomor 50. Dimana pengguna jasa Commuter Line harus bisa menunjukan salah satu STRP atau surat keterangan dari tempat bekerja mereka dari perusahan, instansi atau Pemda setempat mulai hari ini," terang Anne dalam keterangannya.

Pengecekan dilakukan di semua stasiun selama jam operasional Commuter Line. Hingga pagi tadi pula, ada kecenderungan penurunan jumlah penumpang dibanding dengan pekan kemarin.

"Penurunannya hampir 50 persen. Kita lihat SRTP ini, tujuannya memang mengurangi mobilitas dan mengutamakan mereka yang harus keluar rumah yang diizinkan. Yakni perusahan yang bergerak di sektor kritikal dan esensial," kata Anne.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved