Breaking News:

Pemkot dan DPRD Kota Bogor Sepakati KUA-PPAS APBD 2022, Ini Kata Bima Arya

Bima Arya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor atas persetujuan terhadap penetapan KUA/PPAS Kota Bogor Tahun 2022

Editor: Mohamad Afkar Sarvika
Istimewa/Pemkot Bogor
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menyepakati penetapan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022. 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menyepakati penetapan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022.

Wali Kota Bogor, Bima Arya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor atas persetujuan terhadap penetapan KUA/PPAS Kota Bogor Tahun 2022 yang merupakan tahun anggaran ketiga RPJMD Periode Tahun 2019 - 2024.

Setelah dilakukan serangkaian pembahasan antara Pemkot dengan DPRD, baik dalam rapat komisi maupun rapat anggaran, maka KUA/PPAS Tahun 2022 telah balance atau seimbang antara pendapatan dengan belanja.

Sebagaimana arahan Pemerintah Pusat, Tahun 2022 diprediksi APBD masih terdampak dan fokus pada penanganan Covid-19, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

"Begitu pula APBD Kota Bogor yang fokus pada adaptif dan tanggap Covid-19. Adaptif dalam menyesuaikan pendapatan yang terdampak pandemi dan tanggap dalam belanja penanganan Covid-19," kata Bima Arya saat Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor di Gedung DPRD Kota Bogor, Senin (23/8/2021) sore.

Bima Arya menuturkan, untuk target Pendapatan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp 2,3 Triliun yang terdiri dari Rp 1,09 Triliun bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Rp 1,25 Triliun bersumber dari Pendapatan Transfer Pusat dan Daerah.

Terkait Pendapatan Transfer Pusat dan Daerah, masih dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Pusat, Pemprov Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Sedangkan untuk target Belanja Daerah sebesar Rp 2,5 Triliun, yang terdiri dari belanja sektor kesehatan sebesar Rp 433 Miliar, belanja sektor pendidikan sebesar Rp 483 Miliar, termasuk didalamnya dana BOS dan Bantuan Siswa Miskin.

Selanjutnya, belanja untuk mendorong pemulihan ekonomi sebesar Rp 18 Miliar, dan terakhir belanja bantuan intervensi jaring pengaman sosial sebesar Rp 32 Miliar.

Untuk belanja program prioritas lain di antaranya terdiri dari pembangunan GOR Kecamatan yang terintegrasi dengan pusat kuliner sebesar Rp 15 Miliar. Untuk mendorong aktivitas olahraga, juga untuk mendorong perekonomian warga

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved