Breaking News:

RDPU Komite IV DPD RI, Ini 5 Masukan Ketua APEKSI Terkait RUU HKPD

Bima Arya menyampaikan lima hal masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Editor: Mohamad Afkar Sarvika
Istimewa/ Pemkot Bogor
Wali Kota Bogor, Bima Arya yang juga Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menyampaikan lima hal masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Wali Kota Bogor, Bima Arya yang juga Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menyampaikan lima hal masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), yakni pengaturan pajak dan retribusi daerah, transfer kepada daerah, pengelolaan belanja daerah, pengawasan APBD dan pinjaman daerah.

Hal ini disampaikannya secara virtual dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komite IV DPD RI pembahasan pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU HKPD di ruang kerjanya, Balai Kota Bogor, Selasa (24/8/2021).

Menurut Bima Arya, lima hal ini merupakan kompilasi masukan dari seluruh anggota APEKSI yang sebelumnya digali dan berproses cukup lama.

Pertama, mengenai pengaturan pajak dan retribusi daerah, Bima Arya menyampaikan bahwa persoalan utama di daerah adalah bagaimana memaksimalkan penerimaan.

"Selama ini yang selalu menjadi persoalan adalah bagaimana memastikan jumlah yang masuk dari wajib pajak semua tidak ada kebocoran masuk ke kas daerah," katanya.

Untuk itu selaku Ketua Dewan Pengurus APEKSI, ia mengusulkan beberapa hal, seperti perlu diatur dalam undang-undang agar bisa memungkinkan terjadinya pertukaran data antara kementerian keuangan dengan masing-masing pemerintah daerah terkait wajib pajak.

“Selain itu juga memungkinkan ada mekanisme yang memungkinkan jumlah pajak yang dibayarkan oleh konsumen langsung ke kas daerah. Jadi tidak dilakukan self assessment oleh wajib pajak, hal ini untuk meminimalisir terjadinya kebocoran. Jika ini bisa dilakukan akan meningkatkan PAD,” kata Bima Arya.

Masih terkait pajak dan retribusi daerah, APEKSI mengusulkan agar pemilikan, penguasaan atau pemanfaatan atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang digunakan untuk pelayanan publik dan kegiatan sosial atau objek P2 agar tidak dikenakan PBB-P2.

Menurutnya, karena hal ini sesuai dengan kenyataan di lapangan ada realita yang harus disesuaikan yang tidak dibuatkan oleh wajib pajak. APEKSI sepakat dengan RUU tersebut untuk menambahkan jenis pajak baru untuk pemerintah kabupaten/kota, yaitu PKB dan BBNKB sehingga diharapkan bisa memperkuat kapasitas fiskal pemda serta pajak terutang atas PKB dan BBNKB dapat berkurang.

Usulan berikutnya adalah dalam usaha mengatasi permasalahan sampah di kota yang cukup aktif untuk ditambahkan jenis pajak yang khusus bagi pemerintah kota, yaitu pajak sampah. Hal ini disadari kemungkinan akan munculnya polemik atau kontroversi terkait retribusi kebersihan menjadi pajak sampah.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved