Breaking News:

Antisipasi Dampak Covid-19, DPRD Kota Bogor Geser Anggaran Rp 13 Miliar

Rapat ini khusus menyisir berbagai program ataupun rencana kerja DPRD yang masih bisa ditunda, tidak prioritas, ataupun bentuk penghematan.

Editor: Soewidia Henaldi
istimewa/DPRD Kota Bogor
Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor menggelar Rapat Banggar 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- DPRD Kota Bogor bakal menggeser anggaran DPRD yang nantinya akan difokuskan untuk penanganan dampak Covid-19 di triwulan akhir tahun 2021.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, setelah diputuskan dalam Rapat Banggar sebelum pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2021.

Keputusan Banggar tersebut diambil setelah rapat marathon selama 2 hari dengan Sekretariat DPRD Kota Bogor.

Rapat ini khusus menyisir berbagai program ataupun rencana kerja DPRD Kota Bogor yang masih bisa ditunda, tidak prioritas, ataupun bentuk penghematan.

“Setidaknya ada minimal Rp. 13 M anggaran program kerja DPRD yang siap digeser untuk penanganan dampak covid-19 pada APBD Perubahan 2021, khususnya untuk digunakan sebagai anggaran bansos maupun program pemulihan ekonomi. Mudah-mudahan bisa lebih”, jelas Atang Trisnanto dalam siaran pers yang diterima TribunnewsBogor, Selasa (31/8/2021)

DPRD Kota Bogor sendiri saat ini tengah melakukan pembahasan KUPA PPASP APBD 2021 sebagai dasar penyusunan RAPBDP 2021.

“Program penanganan masalah kesehatan dan ekonomi menjadi konsern utama pembahasan APBDP 2021. Dari aspek kesehatan, masalah yang kita hadapi saat puncak covid-19 di Juni Juli bisa diperbaiki dengan program serta anggaran yang memadai. Di sisi lain, program penanggulangan masalah sosial dan pemulihan ekonomi juga harus disiapkan. Caranya, dengan melakukan pergeseran anggaran di SKPD-SKPD yang ada, termasuk anggaran DPRD”, beber Atang. 

Penanganan Dampak Ekonomi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor, angka kemiskinan Kota Bogor mengalami peningkatan dari 5,77% pada tahun 2019, menjadi 6,68% persen pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid 19.

Angka tersebut sangat mungkin bertambah dengan pemberlakukan PPKM Darurat dan PPKM Level 4 selama Juli sampai Agustus kemarin.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved