Breaking News:

Hibah Lahan untuk Perkantoran Pemkot Bogor di Kawasan Katulampa Belum Resmi

Rencana pemerintah Kota Bogor memiliki komplek perkantoran pemerintah Kota Bogor sepertinya akan terealisasi.

Penulis: Lingga Arvian Nugroho | Editor: Damanhuri
TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
Komplek perkantoran Balaikota bogor 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Rencana pemerintah Kota Bogor memiliki komplek perkantoran pemerintah Kota Bogor sepertinya akan terealisasi.

Jika sebelumnya rencana tersebut masih menunggu hibah lahan di yang berada di Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor dari Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Saat ini Pemerintah Kota Bogor sudah mendapat lampu hijau terkait lahan tersebut.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu waktu untuk serah terima.

"Persetujuan hibah lahan dari DJKN sudah ada, tapi belum secara resmi diserahkan," ujarnya.

Meski nantinya sudah ada serah terima kata Dedie untuk tahan depan masih harus memasuki tahap cut and fill.

Sementara itu Kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor, Denny Mulyadi mengatakan, hibah tanah tersebut sudah mendapat persetujuan DJKN.

"Saat ini hibah tanah sedang berproses di DJKN, sudah terbit SK dari pak Dirjen. Proses hibah sedang berlangsung, mungkin nanti diakhiri dengan BAST (berita acara serah terima) antara Pemkot Bogor dengan DJKN," katanya.

Denny menjelaskan lahan yang akan diterima rencananya adalah seluar 60.000 meter dengan nilai aset senilai Rp 217,3 miliar.

Dilokasi terpisah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudy Mashudi mengatakan bahwa nantinya lahan tersebut akan diperuntukan sesuai perencanaan umum.

"Iya jadi lokasi yang dimaksud untuk kantor pemerintahan beberapa dinas yang saat ini lokasi kantornya tidak representatif akan dipindah ke lokasi yang akan dihibahkan oleh DJKN Kemnkeu," ujarnya.

Kantor yang tidak representatif diantaranya adalah kantor-kantor pemerintahan yang masih berada di lahan mengontrak atau berada di lahan milik pemerintah provinsi.

"Iya betul, jadi untuk menunjang optimalisasi pelayanan karena saat ini ada kantoe kantor yang berkantor di rumah tinggal seperti disparbud dan lain-lain," katanya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved