Breaking News:

Serap Aspirasi Publik, KPID Jawa Barat Libatkan Masyarakat Dalam Pembahasan P3SPS

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat mengundang berbagai elemen masyarakat

Penulis: Lingga Arvian Nugroho | Editor: Damanhuri
Foto ist dok KPID Jabar
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat mengundang berbagai elemen masyarakat terlibat dalam pembahasan revisi Pedoman Prilaku Penyiaran Standar Program Siaran (P3SPS) di Ruang Oemi Abdurrachman, FIkom Unpad, Senin (13/9/2021) dengan protokol kesehatan yang ketat 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat mengundang berbagai elemen masyarakat terlibat dalam pembahasan revisi Pedoman Prilaku Penyiaran Standar Program Siaran (P3SPS).

Masyarakat yang terlibat dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di Ruang Oemi Abdurrachman, FIkom Unpad, Senin (13/9/2021) mulai dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, asosiasi lembaga penyiaran, dan praktisi.

Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet menyampaikan bahwa keterlibatan publik dalam pembahasan P3SPS adalah keharusan bagi KPID Jawa Barat sebagai ikhtiar mendorong terciptanya konten siaran yang sehat pada televisi dan radio di Jawa Barat.

“Kami berkomitmen untuk menjaga mata dan telinga masyarakat Jawa Barat, dan P3SPS ini perangkat aturannya, sehingga dalam revisinya kami ingin bahas dan kawal bersama-sama masyarakat Jawa Barat," katanya.

Dalam FGD ini Dekan Fikom Unpad Dadang Rahmat Hidayat yang juga menjadi salahsatu narasumber menyampaikan jika tahap revisi ini adalah kesempatan untuk memperbaharui regulasi, mengingat terus berkembangnya dinamika dan teknologi media penyiaran.

“Kami menyambut baik, kita optimalkan kesempatan ini untuk merumuskan aturan demi kemasalahatan publik. Dalam prosesnya juga harus dikawal dan diperjuangkan, agar usulan kita bersama bisa masuk pada naskah revisi nanti,” kata Dadang.

Ada beberapa poin krusial yang disoroti oleh peserta diskusi diantaranya adalah  oleh Eni Maryani  yang mewakili akademisi sekaligus aktivis Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) yang menyoroti soal hilangnya batasan pada definisi kepentingan publik dalam draf revisi yang ia terima.

“Meskipun ini masih draf, tapi saya tidak melihat ada penjelasan soal kepentingan publik yang lebih jelas di sini. Jangan sampai acara pribadi, jadi disiarkan berlama-lama dengan alasan masih ada kepentingan publiknya,” ujar Eni.

Dalam diskusi yang dinamis, masing-masing narasumber memberikan masukan yang berharga, seperti pengaturan isi siaran lingkungan, kelompok rentan, siaran jurnalistik, perlindungan dan pengaturan jam anak anak, hingga keselarasan aturan dalam kacamata hukum tata Negara.

Selain diikuti oleh semua komisioner KPID Jawa Barat, FGD ini dihadiri oleh tokoh dan staekholder penyiaran Jawa Barat seperti  Dian Wardiana, Herlina Agustin, Pandan Yudha Pramesti, Nusyawal, Zen Al-Faqih, ATVLI, ATSDI, PRSSNI, dan Bidang IKP DInas Kominfo Jawa Barat.

Selanjutnya, hasil FGD yang diselenggarakan oleh KPID Jawa Barat ini akan dibawa ke forum-forum KPI Pusat sebelum akhirnya diputuskan dalam forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI Se-Indonesia yang diagendakan pada bulan Oktober ini.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved