Breaking News:

Bima Arya Sebut Pelaksanaan Otonomi Daerah Perlu Dibenahi, Bisa Memunculkan Dinasti

otonomi daerah sendiri memberikan aspek pada dua sisi, yakni ada hal baik dan juga ada hal-hal yang belum, bahkan tidak baik.

Editor: Soewidia Henaldi
TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Wali Kota Bogor, Bima Arya menyampaikan apresiasi dan tanggapannya terhadap hasil penelitian yang dilakukan Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang membahas hasil riset tentang Pencapaian dan Tantangan Otonomi Daerah : Faktor Kepemimpinan, Kelembagaan dan Stabilitas Politik Lokal.

"Ini riset yang sangat bagus. Riset yang ada seperti menyodorkan dan menyediakan peta dari hulu ke hilir tentang dinamika catatan otonomi daerah serta semua aspek dan bagian dari otonomi daerah yang harus kita benahi bersama-sama," kata Bima Arya yang mengikuti secara daring di Pendopo VI, Kota Bogor, Senin (13/9/2021).

Menurutnya, otonomi daerah sendiri memberikan aspek pada dua sisi, yakni ada hal baik dan juga ada hal-hal yang belum, bahkan tidak baik.

"Dan ini penting untuk dikaji bersama-sama," jelasnya.

Bima Arya juga menyampaikan pandangannya bahwa otonomi daerah memunculkan kota-kota berprestasi yang menginspirasi, sehingga dengan kota lain saling menginspirasi dan terinspirasi.

"Contohnya Kota Bandung, Surabaya, Banyuwangi yang benar-benar menginspirasi daerah lain. Sehingga antar kota atau daerah terjadi saling tukar pengalaman, saling belajar dan best practice serta sebagainya," sebutnya.

Namun di sisi lain, otonomi daerah lanjut Bima Arya memunculkan dinasti, oligarki, menguatkan korupsi dan menjadi persoalan terhadap sustainability atau keberlanjutan.

Menurut dia, ada kota yang bagus, kepala daerahnya inspiratif, kerjanya baik dan dikagumi semua. Tetapi ketika substansi tidak sustainability.

Hal tersebut kata Bima Arya menjadi persoalan serius, karena kerja keras yang dilakukan kepala daerah selama 5 atau 10 tahun bisa 'hancur' dalam kurun 1 hingga 2 tahun saja.

"Salah satu yang mungkin menjadi penyebabnya adalah terjebak dalam quick win trap, ingin membuat kebijakan populis tapi long term impactnya tidak ada. Banyaknya catatan tentang otonomi daerah tadi harusnya menimbulkan urgently untuk melakukan pemetaan, pengkajian sekaligus treatment dan kapasitas menyeluruh," ungkapnya.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved