Breaking News:

Pemkot Bogor Ajukan Lahan Hibah untuk Pusat Pemerintahan, DJKN Tegaskan Tak Bisa Dialihfungsi

Dari sekitar 21 hektare lahan milik DJKN, Pemkot Bogor mengajukan 6 hektare untuk pusat pemerintahan.

TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudy Mashudi saat menjelaskan tentang rencana pembangunan gedung perkantoran milik Pemkot Bogor. 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Pemerintah Kota Bogor mengajukan permintaan hibah lahan di wilayah Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudy Mashudi mengatakan surat penyerahan aset dari DJKN sudah dikeluarkan sejak beberapa minggu lalu.

"Iya sudah ada, tapi untuk serah terima menurut aset harus ada BAST (Berita Acara Serah Terima) dari pusat, jadi kita masih tunggu itu," katanya saat ditemui belum lama ini di Balaikota Bogor.

Dari sekitar 21 hektare lahan milik DJKN, Pemkot Bogor mengajukan 6 hektare untuk pusat pemerintahan.

Dari surat yang sudah keluar tersebut kata Rudy, disebutkan bahwa lahan tersebut tidak boleh dialihfungsi.

"Jadi luasan tanahnya enam hektare, pengggunaanya harus digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, jadi tujuan hibahnya untuk membangun kantor pemerintahan," katanya.

Untuk proses pembangunan kantor pemerintahan itu kata Rudy masih memerlukan proses panjang.

Karena kata Rudy, harus ada berbagai tahapan yang harus dilalui satudiantaranya adalah pembuatan DED.

"Kalau dari sisi anggaran perlu ada perencanaan perlu ada ini itu, jadi 2022 itu rencananya batasnya saja dulu batas tanahnya dulu mereka kan punya 21 hektare kita minta 6 hektare titiknya mana dibatasi dulu kemudian di land clearing perencanaannya kaya ya ditahun 2023,"katanyan

Jika semua proses berjalan lancar kata Rudy pembangunan bisa dilaksanakan di tahun 2024.

"Iya kalau alur waktunya begitu, karena kita kan tidak bisa memaksakan waktu cepat harus ada proses proses," katanya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved