Breaking News:

Dilaporkan ke Polisi, Pihak Haris Azhar Sebut Luhut Lakukan Pembungkaman Kritik Masyarakat

Koordinator Kuasa Hukum Haris Azhar, Nurkholis Hidayat berharap pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya dapat menghentikan segala proses hukum

Editor: Vivi Febrianti
Kolase Tribunnews/Youtube Haris Azhar
Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (Kolase Tribunnews (Youtube Haris Azhar)) 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan melaporkan aktivis HAM Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik.

Koordinator Kuasa Hukum Haris Azhar, Nurkholis Hidayat berharap pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya dapat menghentikan segala proses hukum tersebut.

Ia beralasan dasar pemidanaan yang dilayangkan Luhut Binsar Panjaitan itu merupakan upaya pembungkaman kritik dari masyarakat terhadap pemerintah.

"Kami berharap Kepolisian RI untuk menghormati konstitusi dan berani menghentikan setiap upaya pemidanaan dengan motif yang bertujuan membungkam suara kritis warga negara," kata Nurkholis kepada Tribunnews.com melalui pesan singkat, Rabu (22/9/2021).

Dirinya juga menyayangkan langkah Luhut yang melaporkan kliennya ke Polda Metro Jaya itu karena bukan upaya yang terpuji bahkan tidak mendukung keberanian warga dalam mengawasi peran pemerintah.

"Langkah itu sama sekali bukan langkah terpuji dan tidak memberikan andil positif untuk mendukung keberanian warga untuk berpartisipasi dalam mengawasi pemerintahan," kata Nurkholis.

Upaya hukum yang ditempuh oleh menteri dari Partai Golkar itu adalah tidak untuk ditiru sebab keterlibatan polisi yang merupakan institusi negara digunakan untuk membungkam kritik dari warga negara bukan hal yang tepat.

Baca juga: Setelah Diperiksa di Polda Metro Jaya, Luhut Minta Haris Azhar Hargai Hak Asasi Orang Lain

"Penggunaan kepolisian sebagai institusi negara yang dibiayai dan mengabdi pada kepentingan publik untuk kepentingan pribadi dan tujuan pembungkaman bukan langkah yang bermartabat dan tidak pantas untuk ditiru," bebernya.

Kendati begitu, langkah terdekat dalam merespon laporan ini kata Nurkholis, pihaknya bakal mengikuti proses hukum yang akan berjalan

"Kita akan ikuti proses hukumnya," ucapnya.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved