Breaking News:

Pemkot Bogor Serahkan Draft Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Dibahas di Paripurna DPRD

Bima Arya berharap, dengan ditetapkannya Perda ini menjadi momentum percepatan pemulihan ekonomi masyarakat

Editor: Mohamad Rizki
Istimewa/Pemkot Bogor
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Syarifah Sofiah menghadiri rapat paripurna sekaligus menyerahkan tiga draft Raperda di Gedung DPRD Kota Bogor 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Syarifah Sofiah menghadiri rapat paripurna sekaligus menyerahkan tiga draft rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Gedung DPRD Kota Bogor, Jalan Pemuda, Tanah Sareal, Kamis, (14/10/2021).

Ketiga pembahasan Raperda yang terbagi di tiga panitia khusus ini meliputi pendapat akhir terhadap Raperda PMP PT Bank Jabar Banten (BJB), penjelasan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah dan Raperda APBD Tahun 2022, dan pendapat terhadap Raperda Bogor sebagai Kota HAM dan Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Hadir secara virtual, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah menyetujui Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kepada PT Bank BJB menjadi Perda.

Seiring dengan perubahan ketentuan investasi pemerintah daerah pada perseroan, ditambah dengan Bank BJB yang saat ini tengah melakukan perluasan usaha agar Rasio Kecukupan Modalnya tetap terjaga.

Selain itu, kata Bima Arya, Pemkot Bogor perlu mempertahankan persentase kepemilikan saham sebesar 0,48 persen dari keseluruhan modal, dengan besaran sesuai harga saham yang berlaku yakni paling banyak sejumlah Rp. 7 Miliar.

"Pemenuhan penyertaan modal tersebut dilakukan melalui mekanisme yang berlaku di Bursa Efek Indonesia berdasarkan ketersediaan pasar dan kemampuan keuangan daerah yang dianggarkan dalam APBD sesuai ketentuan perundangan," bebernya.

Bima Arya berharap, dengan ditetapkannya Perda ini menjadi momentum percepatan pemulihan ekonomi masyarakat.

Secara rinci Bima Arya menjelaskan, pada rapat paripurna disampaikan dua Raperda.

Yakni tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan tentang APBD Kota Bogor Tahun 2022.

Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pedoman dalam akuntabilitas keuangan Pemkot Bogor.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved