Breaking News:

Gandeng Setara Institut, Kota Bogor Siap Menjadi Kota Ramah HAM

Lokakarya dibuka langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah didampingi Kepala Bagian Hukum dan HAM, Alma Wiranta

Editor: Mohamad Rizki
Istimewa/Pemkot Bogor
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bekerja sama dengan Setara Institut dan United Nations Development Programme (UNDP) menggelar lokakarya Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Inklusif secara zoom meeting dan luring di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Kamis (21/10/2021). 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bekerja sama dengan Setara Institut dan United Nations Development Programme (UNDP) menggelar lokakarya Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Inklusif secara zoom meeting dan luring di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Kamis (21/10/2021).

Lokakarya dibuka langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah didampingi Kepala Bagian Hukum dan HAM, Alma Wiranta.

Sekda mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia 2021-2025, yang mana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) merupakan dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.

”Kegiatan RANHAM ini kemudian dituangkan dalam bentuk kegiatan khusus pemerintah daerah di luar kegiatan rutin,” ujar Syarifah.

Syarifah menuturkan, HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut dia, Hukum dan HAM harus dipandang sebagai sesuatu yang beriringan.

Artinya antara moral dan keadilan hukum serta jaminan perlindungan HAM harus dapat diwujudkan bersama-sama.

Jika penegakan hukum berjalan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip HAM, maka akan memunculkan potensi otoritarianisme, diskriminasi dan disparitas.

“Hukum yang kita perlukan untuk mengimplementasikan HAM di Kota Bogor yakni hukum sebagai instrumen HAM untuk mendapat hak yang sama, perlakuan yang sama dan hukum sebagai panglima dengan tujuan melindungi hak asasi warga,” tegasnya.

Syarifah melanjutkan, kerangka kerja inklusif dikonstruksikan melalui tiga prinsip dasar.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved