Tenaga Restribusi Parkir di Kabupaten Bogor Mengadu ke DPRD, Mengaku Diputus Sepihak

Dia mengatakan bahwa pihaknya yang kini beranggota 102 orang ini sudah ada yang bekerja sejak 2003 silam terpaksa menganggur.

Penulis: Naufal Fauzy | Editor: Vivi Febrianti
TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy
M. Roni selaku koordinator tenaga bantuan retribusi pada 3K2L di Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (2/11/2021). 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Sejumlah perwakilan dari kelompok tanaga retribusi parkir di Kabupaten Bogor yang tergabung dalam Kumpulan Kelompok Kategori Dua dan Lintasan (3K2L) mengadu ke Kantor DPRD Kabupaten Bogor di Cibinong, Selasa (2/11/2021).

Mereka mengaku diberhentikan secara sepihak dan sudah tidak lagi mendapat surat tugas sejak 2017 lalu.

"Secara sepihak diberhentikan, tidak ada pemberitahuan, pokoknya tidak diperpanjang aja," kata M. Roni selaku Koordinator Retribusi pada 3K2L kepada wartawan di Cibinong, Selasa (2/11/2021).

Dia mengatakan bahwa pihaknya yang kini beranggota 102 orang ini sudah ada yang bekerja sejak 2003 silam terpaksa menganggur.

Sebelumnya mereka bertugas tersebar di wilayah timur, barat dan tengah Kabupaten Bogor.

"Pertama ada surat tugas, ada KTA, ada setoran, berkwitansi. Sekarang tiba-tiba diputus sepihak. Yang kita adukan itu nasib kami yang sekarang sudah tidak bisa bekerja lagi. Kita jaga (parkir) juga dilaporkan untuk ditertibkan. Jadi kami menuntut hak kami," katanya.

Jika memang Dishub ingin mengubah sistem retribusi parkir, Roni berharap pihaknya bisa dilibatkan.

"Mereka (Dishub) mengacu pada Perbup yang baru, tidak boleh mengambil lagi parkir di tengah jalan. Tidak ada solusi tapi buat kami. Kami tidak menuntut apa-apa, yang penting ada pekerjaan," katanya.

Terpisah, Kepala Dishub Kabupaten Bogor Ade Yana mengatakan bahwa pihaknya memang ada rencana pembenahan terkait parkir di Kabupaten Bogor.

"Dulu kan sebelum ada perbup baru, oleh perorangan merekrut orang banyak sehingga akan timbul kesan premanisme. Makanya sekarang harus berbadan hukum PT. Nanti PT ini nanti lokasi-lokasi ditentukan, seragamnya juga dibedakan dengan PT yang lain," ungkap Ade Yana.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved