Ancam Audit LSM, Rencana Luhut Tuai Kontroversi, Akademisi : Diajak Dialog daripada Digertak

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Rencana audit terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang akan dilakukan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mendapat respon dari berbagai pihak.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra mengatakan, bahwa hal itu bukan tupoksi Luhut sebagai Menko Marves.

"Bukan tupoksi dari Menko Marves, itu tupoksi mungkin dua, bisa kerjasama Kemenko PMK dan Polhukam. Kalau dari sudut kementeriannya itu ya Kumham dan Departemen Dalam Negeri, dalam hal ini Ditjen Kesbangpol, di mana seluruh ormas dan LSM harus melaporkan dirinya di Kesbangpol," kata Azyumardi Azra dalam dialog Sapa Indonesia Malam, Kompas TV, Senin (16/11/2021).

Ia pun mempertanyakan, LSM mana yang akan diaudit, dan apa yang mau diaudit dari LSM yang dimaksud Luhut.

"Kalau dananya saya kira seperti sudah ada audit internal, apalagi kalau dia menerima dana dari pihak asing, karena biasanya sangat ketat di banding organisasi atau lembaga lain," jelasnya.

Azyumardi pun menilai, jika yang jadi sasaran adalah LSM yang kritis dalam kritik kebijakan pemerintah atau kebijakan menteri tertentu, menurutnya hal itu merupakan langkah yang kontraproduktif.

"Ini akan mencemarkan muka pemerintah saja. Karena kalau itu dilakukan audit terhadap LSM yang kritis ini, maka kemudian ini akan menjadi indikator tambahan bagi banyak kalangan yang mengatakan bahwa pemerintah ini semakin represif," jelasnya.

Hal ini, tambah Azyumardi, semakin menujukan bahwa pemerintah tidak mau menerima kritik dari masyarakat sipil.

"Malah ditakut-takuti atau digeretak mau diaudit dan macam-macam. Ini gak baik dan menurut saya dari sudut komunikasi publik pemerintah secara keseluruhan ini gak kena, ini akan jadi amunisi tambahan bagi beberapa kalangan kalau pemerintah ini semakin represif, tidak hanya pak Luhutnya saja tapi keseluruhan," bebernya.

Bahkan menurut dia, tindakan ini tidak visible karena dilakukan oleh pemerintah, karena LSM yang ada jumlahnya ratusan ribu.

Baca juga: Soal Harga Tes PCR, Luhut: Negara Mana yang Paling Murah dari Kita?

Baca juga: DKI Jakarta Mengalami Tren Kenaikan Kasus Covid-19, Luhut: Saya Mohon Hati-hati

"Apa mungkin tangan pemerintah bisa menjangkau? Menurut saya sih, apa yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah, tidak realistis untuk dilakukan, ya jangan dilakukan, itu hanya menambah kegaduhan saja, menambah pekerjaan saja. Karena yang ada sekarang saja tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah dengan baik," tuturnya.

Ia pun mengatakan, kejengkelan dari pemerintah terhadap LSM harusnya jangan menimbulkan reaksi balik seperti itu, lebih baik diundang dialog.

"Dicari di mana letak perselisihannya, itu saya kira lebih bijak daripada menggeretak untuk diaudit macam-macam, tidak jelas apa yang mau diaudit," tambahnya lagi.

Azyumardi juga mengatakan bahwa pemerintah seharusnya lebih siap mendengar kritik dari masyarakat.

"Jangan cepat jengkel kalau ada yang mengkritik, kalau ada yang mengingatkan. Karena kerusakan alam ini, tambang kita dan macam-macam akan berpengaruh pada kelangsungan hidup," tandasnya.