Ancam Audit LSM, Rencana Luhut Tuai Kontroversi, Akademisi : Diajak Dialog daripada Digertak

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Rencana audit terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang akan dilakukan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mendapat respon dari berbagai pihak.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra mengatakan, bahwa hal itu bukan tupoksi Luhut sebagai Menko Marves.

"Bukan tupoksi dari Menko Marves, itu tupoksi mungkin dua, bisa kerjasama Kemenko PMK dan Polhukam. Kalau dari sudut kementeriannya itu ya Kumham dan Departemen Dalam Negeri, dalam hal ini Ditjen Kesbangpol, di mana seluruh ormas dan LSM harus melaporkan dirinya di Kesbangpol," kata Azyumardi Azra dalam dialog Sapa Indonesia Malam, Kompas TV, Senin (16/11/2021).

Ia pun mempertanyakan, LSM mana yang akan diaudit, dan apa yang mau diaudit dari LSM yang dimaksud Luhut.

"Kalau dananya saya kira seperti sudah ada audit internal, apalagi kalau dia menerima dana dari pihak asing, karena biasanya sangat ketat di banding organisasi atau lembaga lain," jelasnya.

Azyumardi pun menilai, jika yang jadi sasaran adalah LSM yang kritis dalam kritik kebijakan pemerintah atau kebijakan menteri tertentu, menurutnya hal itu merupakan langkah yang kontraproduktif.

"Ini akan mencemarkan muka pemerintah saja. Karena kalau itu dilakukan audit terhadap LSM yang kritis ini, maka kemudian ini akan menjadi indikator tambahan bagi banyak kalangan yang mengatakan bahwa pemerintah ini semakin represif," jelasnya.

Hal ini, tambah Azyumardi, semakin menujukan bahwa pemerintah tidak mau menerima kritik dari masyarakat sipil.

"Malah ditakut-takuti atau digeretak mau diaudit dan macam-macam. Ini gak baik dan menurut saya dari sudut komunikasi publik pemerintah secara keseluruhan ini gak kena, ini akan jadi amunisi tambahan bagi beberapa kalangan kalau pemerintah ini semakin represif, tidak hanya pak Luhutnya saja tapi keseluruhan," bebernya.

Bahkan menurut dia, tindakan ini tidak visible karena dilakukan oleh pemerintah, karena LSM yang ada jumlahnya ratusan ribu.

Baca juga: Soal Harga Tes PCR, Luhut: Negara Mana yang Paling Murah dari Kita?

Baca juga: DKI Jakarta Mengalami Tren Kenaikan Kasus Covid-19, Luhut: Saya Mohon Hati-hati

"Apa mungkin tangan pemerintah bisa menjangkau? Menurut saya sih, apa yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah, tidak realistis untuk dilakukan, ya jangan dilakukan, itu hanya menambah kegaduhan saja, menambah pekerjaan saja. Karena yang ada sekarang saja tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah dengan baik," tuturnya.

Ia pun mengatakan, kejengkelan dari pemerintah terhadap LSM harusnya jangan menimbulkan reaksi balik seperti itu, lebih baik diundang dialog.

"Dicari di mana letak perselisihannya, itu saya kira lebih bijak daripada menggeretak untuk diaudit macam-macam, tidak jelas apa yang mau diaudit," tambahnya lagi.

Azyumardi juga mengatakan bahwa pemerintah seharusnya lebih siap mendengar kritik dari masyarakat.

"Jangan cepat jengkel kalau ada yang mengkritik, kalau ada yang mengingatkan. Karena kerusakan alam ini, tambang kita dan macam-macam akan berpengaruh pada kelangsungan hidup," tandasnya.

Senada, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga menilai bahwa rencana Luhut mengaudit LSM adalah langkah yang tidak pas.

Apalagi menurut dia, LSM yang kredible seperti Green Peace, Kontras dan Lokataru rata-rata sudah diaudit dan sudah dilaporkan ke Kemenkumham.

Alih-alih melakukan audit terhadap LSM, ia mengatakan lebih baik Luhut melakukan audit terhadap perusahaan tambang.

"Pak Luhut ada baiknya mendorong audit terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat dalam eksploitasi tambang yang dicurigai oleh Lokataru," kata dia.

Sebab, langkah Luhut melakukan audit terhadap LSM dinilainya tidak pas.

Baca juga: Dukung Luhut-Erick Thohir di Pilpres 2024, PCR: Mereka Sosok yang Banyak Dicintai oleh Rakyatnya

Baca juga: Luhut Sebut Kasus Covid-19 di Jakarta Meningkat, Wagub DKI : Sekarang kan Turun

"Ya saya kira tidak pas itu, keluar dari kompetensinya. Saya kira itu lebih baik diletakkan dalam fortopolio dalam kementerian yang membidangi masalah itu," tandasnya.

Menanggapi pernyataan Luhut, Koordinator MAKI Boyamin Saiman justru menantang balik rencana audit tersebut.

Sebab, ia khawatir bahwa apa yang dikatakan Luhut itu hanya geretak sambal saja.

Ia mengaku siap di-audit bahkan akan berkirim surat kepada Luhut untuk minta diaudit.

"Nanti saya mau kirim surat ke Pak Luhut pertama kali, empat bulan tidak dijawab atau tidak diaudit, saya bisa menggugat Pak Luhut ke PTUN karena tidak memerintahkan membuat surat keputusan mengaudit MAKI. Jadi ini paling tidak (dianggap) sebagai ingkar janji, karena saya khawatir ini kan Pak Luhut (bilang) akan, saya khawatir cuma geretak sambal saja, maka saya menyediakan opsi untuk mengajukan gugatan ke pengadilan," tandasnya.

Respon Green Peace

Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak mengatakan, Luhut Binsar Pandjaitan tidak bisa sewenang-wenang melakukan audit terhadap LSM di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Leonard menanggapi rencana Luhut untuk melakukan audit terhadap LSM-LSM di Indonesia yang dinilai telah menyebarkan berita bohong.

"Tentu juga tidak semudah itu audit, kalau dalam pengertian kami itu yang kami tahu mengaudit sebuah lembaga itu harusnya ada perintah pengadilan, bukan hanya dari eksekutif atau kekuasaan eksekutif," kata Leonard dalam konferensi pers secara virtual soal Kesepakatan Final COP26 yang Jauh dari Harapan, Senin (15/11/2021).

Leonard mengatakan, terkait audit lembaga, pihaknya sudah melakukan audit secara berkala dengan melibatkan kantor akuntan publik yang independen.

Baca juga: Sarankan Jokowi Panggil Luhut & Erick Thohir Soal Isu Bisnis PCR, Pengamat: Kalau Terlibat Hentikan

Baca juga: Menteri Luhut Ngaku Tak Ambil Keuntungan dari Bisnis Tes PCR, Pastikan tidak Ada Pembagian Dividen

Hasil audit, disampaikan secara terbuka kepada publik setiap tahun.

"Soal audit, saya kira pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) sedikit emosional mungkin ya, karena sebenarnya kalau Greenpeace keuangan kami diaudit secara berkala dengan kantor akuntan publik yang independen dan kami melaporkannya secara terbuka kepada publik dan itu setiap tahun sejak Greenpeace Indonesia berdiri," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia Kiki Taufik mengatakan, data-data yang digunakan Greenpeace bersumber dari data resmi pemerintah.

Ia mengatakan, perbedaan hanya terjadi ketika pihaknya melakukan analisis terhadap data-data resmi pemerintah tersebut.

"Perbedaannya adalah bagaimana cara kita menganalisis, misalnya pemerintah hanya menyatakan dalam 20 tahun terakhir angka deforestasi turun, tapi kami melihat setiap pemerintahan yang berkuasa memiliki kewenangan luas dalam mengelola hutan," ujar Kiki.

(TribunnewsBogor.com/Kompas.com)