Breaking News:

Mengaku Diintimidasi, Perkumpulan Penggarap Tanah Terlantar Surati Bupati Bogor Ade Yasin

Serta memohon bantuan meneliti dan memberi penegasan terkait keberadaan lima kepala keluarga keturunan dari ayah mereka almarhum U Junaedi dan kakekny

Penulis: Naufal Fauzy | Editor: Ardhi Sanjaya
TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy
Ilustrasi lahan kosong di Kabupaten Bogor. 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CISARUA - Perkumpulan Penggarap Tanah Terlantar (P2T2) surati Bupati Bogor Ade Yasin karena merasa diintimidasi.

Direktur Eksekutif P2T2 Arman Suleman menjelaskan bahwa pihaknya dalam surat per tanggal 22 November 2021 tersebut memohon perlindungan kepada bupati dari konflik pertanahan.

Serta memohon bantuan meneliti dan memberi penegasan terkait keberadaan lima kepala keluarga keturunan dari ayah mereka almarhum U Junaedi dan kakeknya almarhum Barna.

Yakni mantan Polisi yang tinggal menetap menjadi penggarap tanah negara sejak tahun 1988 di Jalan Raya Puncak, Kampung Naringgul, RT 01/17, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

"Akhir-akhir ini keluarga itu mendapat intimidasi dari oknum yang mengaku dari PT Pinus Foresta Indonesia," kata Arman Suleman dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (22/11/2021).

Kata dia, intimidasi ini menimbulkan rasa takut dan tidak nyaman bagi waris penggarap karena disebut akan digusur dengan adanya perjanjian kerja sama (PKS) lahan nomor PKS: PRJ/III.G/2287/XI/2021.

Arman berharap pemerintah tertib administrasi pertanahan sesuai pasal 180 Undang-Undang (UU) nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang melahirkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 20 tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.

Dalam PP 20 tahun 2021 disebutkan bahwa, tanah adalah modal dasar dalam pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia, karena itu, tanah harus diusahakan, dimanfaatkan dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

"Ini yang menjadi dasar bagi kami P2T2 memohon peran dari ibu Bupati. Oleh karena itu, kami memohon kepada ibu Bupati agar berkenan meneliti kondisi tersebut terlebih lagi dengan semudah itu PKS dilakukan atas lahan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang adalah Barang Milik Negara (BMN) tetapi dialih-tangan layaknya milik sendiri," katanya.

Arman mengaku selain Bupati Bogor, pihaknya juga memberi tembusan surat kepada Kajati Jawa Barat, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Kajari Kabupaten Bogor, Kapolres Kabupaten Bogor, Kantah Kementerian ATR/BPN Kabupaten Bogor, Camat Cisarua, Kades Tugu Selatan serta para pengurus RT 001 dan RW 017.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved