Breaking News:

Penyalurannya Belum Jelas, Pengusaha Kota Bogor Pertanyakan Distribusi Proyek ABT 2021

Para pengusaha bidang konstruksi di Kota Bogor mempertanyakan soal Anggaran Biaya Tambahan (ABT) dalam APBD Perubahan 2021.

Penulis: Lingga Arvian Nugroho | Editor: Damanhuri
TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
Ketua Asosiasi Jasa Kontruksi (Aksi) Deni Andriyanto, Ketua Gapeksindo Kota Bogor, Dida Wahyudi, Ketua Gapensi Kota Bogor Irwan M. Nur. Kata Irwan, mempertanyakan soal Anggaran Biaya Tambahan (ABT) dalam APBD Perubahan 2021. 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR UTARA - Para pengusaha bidang konstruksi di Kota Bogor mempertanyakan soal Anggaran Biaya Tambahan (ABT) dalam APBD Perubahan 2021.

Pasalnya, ABT tersebut sampai saat ini belum jelas penyalurannya.

"Saya ketua AKSI Kota Bogor, ingin mempertanyakan ABT karena banyak dari kita para ketua asosiasi itu meradang, Karena sudah waktunya pada saat deadline ini di akhir bulan November tidak tahu ABT-nya sejauh mana," kata Ketua Asosiasi Jasa Kontruksi (Aksi) Deni Andriyanto, Senin (22/11/2021) saat ditemui di wilayah Bogor Utara.

Alokasi ABT yang dipertanyakan oleh para pengusaha ini terutama berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

"Dinas PUPR  yang kita dapat informasi itu cukup banyak ABT di Kota Bogor, tapi sampai hari ini kita tidak tahu, ini kemana, terus terang dari paket-paket yang lelang pun kita banyak yang tidak tersosialisasi, tidak kebagian dengan pengusaha-pengusaha yang ada," ungkapnya.

Untuk itu Deni pihaknya mempertanyakan terkait anggaran ABT tersebut kepada dinas terkait maupun dari para dewan.

Ditempat yang sama, Ketua Gapeksindo Kota Bogor, Dida Wahyudi mengatakan, bahwa para pengusaha yang tergabung Forum Komunikasi Usaha Jasa Kontruksi (Forkopjakon) yang terdiri 230 badan usaha ini merasakan sampai saat ini ketidakjelasan informasi soal ABT.

"Tapi kita merasa katakanlah sampai sejauh ini informasi untuk ABT ini tidak jelas, gelap atau abu abu, kemana itu larinya barang, jadi kita mempertanyakan itu dan mendorong supaya memang katakanlah yang menjadi paket-paket ini harusnya disalurkan kepada pengusaha-pengusaha lokal, kearifan lokal dijalankan, karena pemberdayaan kita sebagai ketua juga untuk anggotanya harus ada," tegasnya.

Selain ABT, Dida juga menyinggung soal kegiatan reguler yang masih dipertanyakan pihaknya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved