Breaking News:

Anggota DPRD Kota Bogor Usulkan Raperda Pedoman Perlindungan Aset Daerah

Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Atty Somaddikarya kembali menekankan tentang pentingnya aset di Kota Bogor. 

Penulis: Yudistira Wanne | Editor: Vivi Febrianti
Ist/Dokumen pribadi Atty Somaddikarya
Atty Somaddikarya saat memberikan usulan saat rapat DPRD Kota Bogor 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Yudistira Wanne

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Atty Somaddikarya kembali menekankan tentang pentingnya aset di Kota Bogor. 

Atty mengatakan, aset daerah adalah aset yang harus dijaga, sementara aset yang tidur harus dibererdayakan agar dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

"Aset yang seharusnya difungsikan untuk fasilitas sosial (fasos) seperti lahan TPU harus dikawal bahwa benar fasos yang diterima Pemkot benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat," ujarnya saat dikonfirmasi TribunnewsBogor.com, Kamis (25/11/2021).

Lebih lanjut, Atty menjelaskan, persoalan aset bukanlah persoalan yang hanya diperjuangkan sesaat, tetapi perjuangan dan tanggung jawab semua pihak. 

"Fungsi pengawasan soal aset tidak bergerak pada aset tidak terdaftar dalam neraca aset milik daerah bukan hanya tugas DPRD tapi banyak pihak, sebab, kepentingan ini harus ditempatkan pada kepentingan yang lebih umum yaitu untuk kepentingan masyarakat," ungkapnya.

Atty pun menyoroti bahwa saat ini aset daerah Kota Bogor banyak yang dikelola pihak ketiga yang berpotensi menambah kerugian.

"Salah satu contoh adalah Gedung Wanita, gedung tersebut dikelola sebuah yayasan yang tidak membayar retribusi selama 14 tahun lamanya, padahal harga sewa sangat murah bahkan di bawah harga sewa paling minim, kalau saya anggap harga sewanya seharga dengan sewa sebuah kios bakso, mungkin juga lebih sewa kios bakso," paparnya.

Tidak hanya itu, Atty juga menyayangkan aset daerah yakni gedung wanita yang dikelola pihak ketiga luput dari pengawasan akibat tidak jelasnya aturan main yang tertuang.

"Gedung wanita yang berlokasi strategis hanya ditetapkan Rp 500rb/bulan, itu pun tidak dibayar pihak yayasan selama belasan tahun, tanpa kejelasan aturan main antara hak dan kewajiban," bebernya.

Menyikapi persoalan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan Kota Bogor, mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pedoman Perlindungan aset daerah untuk menjadi payung hukum dan menjadi kekuatan untuk bisa mempertahankan aset milik daerah ke depan. 

"Jadi Raperda soal aset ini ini akan menjadi inisiatif DPRD Kota Bogor  ditahun 2022, usulan Raperda ini satu bukti keseriusan dengan tujuan menyelamatkan aset-aset milik daerah dan secara tidak langsung ini merupakan wujud nyata dan upaya perbuatan bela negara," tandasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved