Masa Jabatan Tinggal Setahun, PSI Ingatkan Janji Kampanye Anies Baswedan, Singgung soal Transparansi

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Tinggal setahun lagi Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Sebelum mengakhiri masa jabatannya selama lima tahun, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan empat hal kepada Anies Baswedan di sisa masa jabatannya yang tinggal setahun lagi itu.

PSI mengingatkan Anies agar memaksimalkan pemenuhan target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan janji-janji kampanyenya.

Sarana saat mengajukan interupsi dalam rapat paripuna pengesahan APBD 2022, Senin (29/11/2021) lalu.

Poin pertama, PSI memberikan catatan yang diharapkan menjadi perhatian Anies, yaitu persiapan masa transisi pengelolaan air bersih di Jakarta oleh PAM Jaya pascaberakhirnya kontrak dengan Aetra dan Palyja.

“Pengelolaan aset dan manajerial penyediaan air bersih harus dibenahi mengingat target RPJMD dari cakupan air bersih adalah 73 persen dan saat ini kita masih di angka 64 pesen,” ujar William berdasarkan keterangannya pada Selasa (30/11/2021).

Baca juga: Tuntut Anies Baswedan Revisi UMP DKI 2022, Buruh Ancam Gugat Gubernur ke Pengadilan: Proses Hukum!

Poin kedua, William kembali menagih revisi studi kelayakan penyelenggaraan Formula E yang sudah diamanatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi DKI Jakarta.

BPK menyarankan, agar perseroan daerah PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penyelenggara acara untuk memperbarui studi kelayakan dengan memasukkan upaya mitigasi Covid-19.

PSI juga meminta kejelasan penggunaan commitment fee (biaya komitment) Formula E senilai total Rp 560 miliar.

Dalam berbagai kesempatan, Pemerintah DKI mengungkapkan ajang balap akan digelar dengan menggandeng sponsor dari beberapa badan usaha.

Ketiga, Fraksi PSI juga memberikan catatan terhadap pengelolaan aset daerah, terutama aset tanah yang selama ini belum memiliki pencatatan yang transparan.

Poin keempat atau terakhir, William menyampaikan, Fraksi PSI menyayangkan pembangunan yang selama ini belum berpihak pada masyarakat Kepulauan Seribu yang kesejahteraannya masih tertinggal jauh dari wilayah DKI Jakarta lainnya.

Baca juga: Anies Baswedan-Ridwan Kamil Dideklarasikan Jadi Capres-Cawapres 2024, Ini Alasannya

“Kami berharap di tahun terakhir masa jabatan ini ada upaya untuk mengakselerasi pembangunan di Kepulauan Seribu, khususnya terkait lapangan pekerjaan, transportasi laut antar pulau, ketersediaan rumah susun dan lahan makam,” jelas William.

Seperti diketahui, DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBDD tahun 2022 senilai Rp 82,47 triliun.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengajak legislatif untuk bersinergi dalam membangkitkan perekonomian dan Jakarta Pasca Pandemi Covid-19 dengan cara melanjutkan program-program strategis yang selama ini sempat tertunda, sehingga dunia usaha bisa optimal kembali.

“Sebab kita sama-sama sadari bahwa dampak pandemi Covid masih memberikan tekanan pada ekonomi Jakarta. Mudah-mudahan tahun 2022 perekonomian bisa bangkit dan pulih kembali,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (29/11/2021).

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Masa Jabatan Tinggal Setahun Lagi, Partai Ini Ingatkan Janji-janji Kampanye Anies Baswedan