MUI Kabupaten Bogor Minta Peraturan Daerah Kawin Kontrak Dibuat : Minimal Perbup

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor membuat peraturan daerah soal kawin kontrak.

Penulis: Naufal Fauzy | Editor: Vivi Febrianti
TribunnewsBogor.com/Damanhuri
Ketua MUI Kabupaten Bogor, Mukri Adji 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor membuat peraturan daerah soal kawin kontrak.

Hal ini tertuang dalam Ijtima Ulama hasil keputusan pertemuan para ulama dari 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor.

Ketua MUI Kabupaten Bogor Ahmad Mukri Aji menjelaskan bahwa ini merupakan desakan dari para ulama wilayah kecamatan, salah satunya dari Cisarua di kawasan Puncak Bogor.

"Ini desakan ulama khususnya Cisarua dan beberapa kecamatan lainnya," kata Ahmad Mukri Aji kepada TribunnewsBogor.com, Selasa (21/12/2021).

Dia menjelaskan bahwa kawin kontrak ini dinilai lebih mengarah ke prostitusi terselubung.

Bahkan nikah mut'ah atau kawin kontrak atau kawin tamasya ini sudah difatwakan haram oleh MUI pusat.

"Sehingga sangat bahaya ini. Yang dipilih anak gadis, anak kita," kata Mukri Aji.

Dia mengatakan bahwa kawin kontrak ini dilakukan dengan wali dan saksi palsu serta bersifat sesaat berlangsung selama seminggu, sebulan atau beberapa bulan.

Ketika si perempuan korbannya hamil, menurut Mukri, ini yang menjadi masalah karena tanggung jawabnya jadi tak jelas.

"Agama Islam mengajarkan kalau nikah itu permanen dari muda sampai sepuh, sampai wafat. Sehingga hal ini diusulkan menjadi perda untuk mengikat hukumnya oleh para penegak hukum. Minimal peraturan bupati, Perbup," ungkapnya.

Terpisah, Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan bahwa Pemkab Bogor serius menangani masalah ini.

Namun selama pandemi ini, kata Ade, kawin kontrak belum terdeteksi lagi keberadaannya di Kabupaten Bogor.

"Pemkab Bogor serius menangani masalah ini. Payung hukumnya bisa melalui Perbup atau Perda. Semenjak ada pandemi Covid-19, kawin kontrak di Kabupaten Bogor tidak ada," kata Ade Yasin.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved