Breaking News:

Rapat PTSL Kota Bogor Tahun 2022, BPN Kota Bogor Targetkan 12 Ribu Bidang Tanah Bersertifikat

Akhir tahun 2021 diharapkan Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah seluruh kelurahan sudah memiliki peta lengkap.

Editor: Mohamad Rizki
Istimewa/Pemkot Bogor
Sosialisasi Pemanfaatan Peta Nilai Bidang Tanah yang dirangkai rapat koordinasi PTSL Kota Bogor Tahun 2022. Kegiatan yang dihadiri para camat dan lurah se-Kota Bogor ini diselenggarakan di The Sahira Hotel, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (20/12/2021). 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah didampingi Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bogor, Adi Novan menghadiri Sosialisasi Pemanfaatan Peta Nilai Bidang Tanah yang dirangkai rapat koordinasi PTSL Kota Bogor Tahun 2022.

Kegiatan yang dihadiri para camat dan lurah se-Kota Bogor ini diselenggarakan di The Sahira Hotel, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (20/12/2021).

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor, Rahmat menyebutkan, terkait PTSL Kota Bogor Tahun 2021 menyisakan sedikit dan tinggal proses penyerahan.

Diakuinya, untuk kendala sejauh ini lebih dikarenakan sengketa sehingga tidak boleh diterbitkan.

"Untuk tahun 2022 ditargetkan sebanyak 12 ribu bidang tanah dan datanya sudah lengkap, sehingga diharapkan Kota Bogor satu-satunya menjadi terdata dan terdaftar secara keseluruhan," kata Rahmat.

Dalam pertemuan tersebut disampaikan, Kota Bogor telah memiliki 94 persen peta lengkap dari 68 kelurahan dan tersisa 2 kelurahan yang belum memiliki peta lengkap.

Akhir tahun 2021 diharapkan Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah seluruh kelurahan sudah memiliki peta lengkap.

Untuk PTSL Kota Bogor, Sekda meminta para lurah dengan monitoring camat untuk membantu BPN Kota Bogor sebagai antisipasi sedini mungkin dari kemungkinan potensi persoalan yang mungkin timbul.

Pada kesempatan itu Syarifah menyampaikan, saat membaca data, mengamati kondisi yang ada dan turut serta dalam pelaksanaan kepemerintahan bersama dengan pihak terkait, inti semua persoalan hukum adanya di pertanahan.

Hal itu menjadi keprihatinan dan kewaspadaan semua, pengaturan dengan hak kepemilikan seringkali muncul menjadi konflik, sosial ekonomi, juga termasuk didalamnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved