Breaking News:

Bima Arya Kaget, Transportasi Biskita Trans Pakuan Kota Bogor Mendadak Berhenti Beroperasi

Biskita Trans Pakuan Kota Bogor berhenti beroperasi pasca diluncurkan Pemerintah Kota Bogor pada November 2021 lalu.

Penulis: Naufal Fauzy | Editor: Tsaniyah Faidah
TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy
Halte bus di Kota Bogor sepi pasca operasional transportasi Biskita Trans Pakuan Kota Bogor dihentikan sementara, Minggu (2/12/2021). 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Pelayanan transportasi umum Biskita Trans Pakuan Kota Bogor mendadak dihentikan di awal tahun baru 2022 ini.

Biskita berhenti beroperasi pasca diluncurkan Pemerintah Kota Bogor pada November 2021 lalu.

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan bahwa penghentian operasional Biskita ini berdasarkan keputusan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang mana hal ini bersifat sementara.

"Pada akhir 2021 memang BPTJ sempat menyampaikan wacana bahwa nanti akan ada jeda masa operasi," kata Bima Arya kepada wartawan, Minggu (2/1/2022).

Awalnya dia memperkirakan jeda operasi ini dilakukan pada Februari 2022.

Namun akhirnya diputuskan jeda operasi ini dilakukan di awal Januari 2022.

"Kami terus terang kaget, karena kami tidak mengantisipasi sebelumnya. Yang kita antisipasi adalah bulan Februari 2022 dan itu pun akan kita sosialisasikan dan kita antisipasi secara bertahap," kata Bima.

Bima juga mengatakan, penghentian sementara operasi bus dalam kota oleh BPTJ ini ternyata tidak hanya di Kota Bogor, tapi juga kota-kota lainnya.

"Ternyata kebijakan yang sama di seluruh Indonesia, ada Bali, Banyumas, Surabaya, Makasar, bisa 30 lebih lokasi (kota), dihentikan serentak semua," kata Bima.

Bima mengaku belum mendapat surat resmi dari BPTJ terkait penghentian sementara transportasi bus dalam Kota Bogor Biskita ini.

Namun surat sudah dilayangkan oleh BPTJ ke pihak operator Biskita Kota Bogor yang mana isinya tertulis bahwa penghentian ini alasannya dalam rangka penggantian dari sistem lelang umum menuju e-katalog yang memerlukan waktu.

"Dan dalam surat itu dijelaskan bahwa masa penghentian itu paling lama satu bulan kemudian dilanjutkan kembali seperti biasa setelah proses e-katalog itu selesai," ungkap Bima.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved