Libatkan Pemerintah Pusat di Penyediaan Air Bersih Pipa, Anies Baswedan Dinilai Pencitraan

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai melakukan pencitraan saat melibatkan pemerintah pusat dalam mempercepat penyediaan air bersih lewat perpipaan untuk warganya.

Langkah ini dilakukan demi menghindari Jakarta tenggelam yang terjadi melalui penggunaan air tanah secara masif.

“Kami minta ini benar-benar jadi kerja konkret. Jangan hanya pencitraan seremonial saja, tapi masyarakat dibiarkan menderita kekurangan air bersih,” kata Sekretaris Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Anthony Winza Probowo berdasarkan keterangannya, Minggu (9/1/2022).

Anthony berpendapat, bahwa kerja sama ini dilakukan untuk menutupi rapor merah Anies terhadap ketidakmampuannya menyediakan air bersih bagi warga Jakarta.

Hal ini berkaca pada realisasi penyediaan air bersih yang belum berjalan optimal dilakukan Perumda Air Minum Jaya.

“Sampai tahun terakhir masa jabatan Pak Anies, cakupan air bersih masih pada angka 64 persen, hanya bertambah empat persen dari tahun 2018. Padahal targetnya tahun 2022 kita bisa mencapai 79,61 persen, sebagaimana bisa terlihat dari dokumen RPJMD,” kata Anthony yang juga menjadi anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini.

Baca juga: Meski Jadi Gubernur DKI, Anies Baswedan Kalah dari Sosok Ini yang Jadi Penguasa Rumahnya

Anthony juga menyoroti tingginya tingkat non revenue water (NRW) atau tingkat kebocoran air (air tak terekening) di DKI Jakarta. Anies menargetkan, tingkat NRW di 2022 seharusnya ditekan ke sekitar 37,9 persen namun kini masih dikisaran 45-an persen.

“Kami juga minta pengerjaan pipa distribusi SPAM (sistem penyediaan air minum) bisa dipercepat untuk menampai suplai air bersih untuk warga Jakarta,” jelas Anthony.

Sementara itu Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mendukung kerjasama yang dilakukan Pemerintah DKI dengan pemerintah pusat.

Dia menyadari, kinerja PAM Jaya harus ditingkatkan karena wilayah layanannya masih di bawah target, terutama Jakarta Barat dan Jakarta Utara.

“Kebocoran PAM juga masih di atas 40 persen, jadi perlu perbaikan secara besar-besaran,” kata Aziz dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Baca juga: Momen Unik Anies Baswedan dengan Lego, Kucing Berkaki Tiga yang Jadi Penguasa Kasur Keluarga

Dalam kesempatan itu, Aziz juga mendorong agar Perumda PAM Jaya mampu mengambil alih pengelolaan air bersih bagi warga Jakarta.

Adapun kontrak dengan mitra swasta yaitu Palyja dan Aetra akan berakhir pada 2023 mendatang.

“PAM Jaya untuk bisa mengambil alih dan mereview kontrak yang ada, agar ketersediaan air bersih yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat DKI bisa terpenuhu,” ujar Aziz.

Meski begitu, Aziz menyadari untuk mencapai penyediaan air bersih sesuai target RPJMD bukanlah perkara mudah.