Dirut Krakatau Steel Diusir dari Rapat Komisi VII DPR RI, Fahri Hamzah Beri Tanggapan Ini
Dengan intonasi yang tinggi, Bambang Haryadi selaku pimpinan rapat Komisi VII mengusir Dirut Krakatau Steel.
lihat foto
TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Direktur Utama (Dirut) PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, Silmy Karim diusir dari rapat Komisi VII DPR RI yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Sidang antara Dirut PT. Karakatau Steel dengan Komisi VII DPR RI diadakan pada Senin (14/2/2022).
Rapat tersebut membahas tentang banjirnya impor baja dan penutupan blast furnace.
Mulanya, Wakil Ketua Komisi VII DPR, Bambang Haryadi menyindir perihal keberlanjutan industri blast furnace oleh PT. Krakatau Steel.
Bambang Haryadi menilai kebijakan perusahaan tersebut tidak konsisten.
"Tadi saya agak bingung juga, tadi Pak Dirut bilang blast furnace ini dihentikan karena rugi, betul nggak?" ucap Bambang Haryadi dilansir TribunNewsBogor.com pada Rabu (16/2/2022).
Pertanyaan tersebut disampaikan Bambang Haryadi pada awal rapat setelah Dirut Krakatau Steel mempresentasikan materi.
Baca juga: Beredar Kabar Rombongan DPR RI ke PT Antam Akan Diadang Aksi Demo, Adian Napitupulu: Disuruh Siapa?
"Tadi bilang dihentikan, tapi ada yang unik nih. Ini udah kayak dagelan aja nih pagi-pagi. Tadi Pak Dirut bilang untung, jelas-jelas bahwa blast furnace ini salah satu sudah beroperasi diakui sejak 11 Juli 2019,"
"Sebentar dulu Pak Dirut, jadi diakui sudah beroperasi dan ada semangat, seperti semangat Presiden bahwa ingin memperkuat produksi baja dalam negeri," ujar Bambang Haryadi.
"Yang saya unik begini, bagaimana pabrik untuk blast furnace ini dihentikan, tapi satu sisi ingin memperkuat produksi dalam negeri?" imbuhnya.
Setelah itu, barulah kemudian sindiran terucap dari mulut Bambang Haryadi.
Wakil Ketua Komisi VII DPR itu menyindir pimpinan Krakatau Steel dengan sebutan 'maling'.
"Ini jangan 'maling teriak maling', begito lho. Jangan kita ikutan bermain pura-pura nggak ikut bermain," kata Bambang Haryadi.
Kalimat tersebut sontak membuat hati Dirut Krakatau Steel panas dan langsung menyela pernyataan Bambang Haryadi.
"Maksudnya maling bagaimana , Pak?" ujar Silmy menyahuti.
Dari sinilah momen Silmy Karim diusir.
Dengan intonasi yang tinggi, Bambang Haryadi selaku pimpinan rapat Komisi VII mengusir Dirut Krakatau Steel.
Dengan tegas, Silmy Karim menyatakan siap keluar dari ruang rapat.
Baca juga: Masyarakat Sunda Gelar Aksi di Gedung DPR RI, Arteria Dahlan Diminta Keluar Temui Massa
"Anda tolong ini dulu, hormati persidangan ini. Ada teknik persidangan. Kok kayaknya anda nggak pernah menghargai Komisi. Kalau sekiranya anda nggak bisa ngomong disini, anda keluar!" kata Bambang Haryadi.
"Baik, kalau memang harus keluar, kita keluar," ucap Silmy
Tidak terima dengan pernyataan Silmy, salah seorang anggota Komisi VII langsung menginterupsi, ia menilai Dirut Krakatau Steel itu sudah menantang.
"Pimpinan, untuk menjaga marwah kita punya sidang ini, beliau sudah nantangin begitu, ya keluar saja," sahut salah seorang anggota Komisi VII.
Di momen tersebut, Bambang Haryadi tak dapat menutupi kekesalannya.
Ia bahkan menyebutkan Silmy Karim telah menghina parlemen.
"Anda sudah contempt of parliament," kata Bambang sambil menunjuk ke arah Silmy.
Setelah itu, nampaknya Silmy Karim sadar atas sikapnya.
Ia lantas meminta maaf dan bermaksud ingin meluruskan ucapannya sebelumnya.
"Begini, saya minta maaf. Tidak, tidak. Tidak ada maksud kami menantang," ujar Silmy.
Namun apalah artinya maaf yang di lontarkan. Sang Dirut tetap diminta keluar dari ruang rapat Komisi VII DPR.
"Tadi saya bilang sendiri ada teknis persidangan, dan Anda sudah menjawab Anda pingin keluar, silakan keluar," kata Bambang.
"Terima kasih, assalamualaukum warahmatullahi wabarakatuh," ujar Silmy sebelum keluar dari rapat.
Video rapat antara Komisi VII dengan PT. Krakatau Steel yang di unggah melalui kanal YouTube DPR RI ini membuat beberapa politikus lain mengkritisi sikap dari Bambang Haryadi.
Salah satunya adalah mantan Wakil ketua DPR, Fahri Hamzah.
Ia mengomentari pengusiran Dirut Krakatau Steel itu melalui akun twitternya.
Fahri mengatakan rapat DPR dengan BUMN selama ini tidak memiliki dasar hukum.
"Rapat DPR dengan BUMN selain enggak ada dasar hukumnya juga lebih banyak mudaratnya," cuit Fahri Hamzah melalui akun twitternya @Fahrihamzah, pada Selasa (15/2/2022).
Fahri Hamzah juga menyarankan agar rapat antara DPR cukup dilakukan bersama Kementerian BUMN saja sebagai kuasa pemegang saham.
"Sebaiknya dihentikan, cukup Kementerian BUMN yang rapat sebagai kuasa pemegang saham," saran Fahri Hamzah.
Untuk diketahui, peristiwa pengusiran mitra kerja dalam rapat DPR bukan kali pertama terjadi.
Sebelumnya pada Kamis (13/1/2022) Pimpinan Komisi III DPR RI mengusir Komnas Perempuan dari rapat kerja karena datang terlambat.
Kemudian pada Rabu (19/1/2022), Sekjen Kemensos Harry Hikmat diusir dari rapat Komisi VIII DPR.
Pangkal masalahnya adalah chat WhatsApp Sekjen Kemensos kepada Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily yang dinilai tidak pantas. (Fathia Oktaviani)
