Mengenai JHT, Presiden OKI Minta Pemerintah Kaji Ulang Peraturan

Presiden Pemuda Organisasi Kerjasama Islam Dunia (OKI), Syafii Efendi turut mengomentari ramainya pembahasan mengenai peraturan Jaminan Hari Tua (JHT)

TribunnewsBogor.com/Reynaldi Andrian Pamungkas
Syafii Efendi, Presiden Pemuda Organisasi Kerjasama Islam Dunia (OKI), Sabtu (19/2/2022). 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Reynaldi Andrian Pamungkas

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR SELATAN - Presiden Pemuda Organisasi Kerjasama Islam Dunia (OKI), Syafii Efendi turut mengomentari ramainya pembahasan mengenai peraturan Jaminan Hari Tua ( JHT).

Syafii Efendi mengatakan bahwa pemerintah seharusnya mengambil keputusan dengan menggunakan data.

"Pemerintah kalau mau ambil keputusan pakai data dan jangan mengundang orang-orang yang tidak mengerti persoalan tersebut," jelasnya kepada TribunnewsBogor.com, saat disambangi di depan Ballroom Bale Pakuan, Padjadjaran Suites Resort & Convention Hotel, Perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR), Jalan Bogor Inner Ringroad Lot XIX C-2 No. 17, Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Sabtu (19/2/2022).

Lebih lanjut, Syafii menyarankan, sebaiknya pemerintah mengundang perwakilan para buruh untuk membahas persoalan JHT.

"Jadi yang diundang itu orang perwakilan buruh, jangan gitu, harusnya buruhnya yang di tanya langsung, tanya langsung pekerja kita, kasian, JHT itu kasian," tegasnya.

Presiden Pemuda OKI periode 2019-2024 ini juga meminta pemerintah untuk mengkaji ulang peraturan tersebut.

"Caranya jangan di ketok, kita tuh suka buru-buru, inilah politik-politik kita ini terlalu banyak kepentingannya daripada masyarakatnya, kepentingan kelompoknya nomer satu, kepentingan masyarakatnya nomer dua, repot kan," pungkasnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved