Sarankan Ida Fauziyah Mundur dari Kursi Menaker, Hotman Paris: Ada Profesi Lain untuk Ibu

Hotman Paris menyarankan agar Menaker Ida Fauziyah sebaiknya mencari profesi baru yang lebih pas atau sesuai dengan dirinya.

Editor: Vivi Febrianti
Instagram Hotman Paris/Ida Fauziyah
Hotman Paris tantang Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah Debat Terbuka Soal aturan JHT 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea meminta Ida Fauziyah mundur dari kursi Menteri Tenaga Kerja (Menaker) menyusul kontroversi kebijakannya terkait pencairan Jaminan Hari Tua ( JHT) untuk buruh. 

Hotman Paris menyarankan agar Menaker Ida Fauziyah sebaiknya mencari profesi baru yang lebih pas atau sesuai dengan dirinya.

Permintaan Hotman Paris itu disampaikan Selasa (22/2/2022) pagi, merespon pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta agar Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua ( JHT).

"Pak Jokowi, kamu adalah presiden rakyat, rakyat mencintai kamu. Terima kasih atas perhatian Presiden Jokowi yang telah memerintahkan Menaker untuk merevisi JHT," sebut Hotman Paris melalui sebuah video yang ia bagikan di akun medsosnya.

Menurut Hotman, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tidak memiliki logika hukum dan tidak ada nalar apa pun dalam isi peraturan tersebut.

Baca juga: Tantang Menaker Ida Fauziyah Debat Soal JHT, Hotman Paris : Saya Tidak Ada Ambisi Politik

"Mungkin ini waktunya kepada Ibu Menaker ( Ida Fauziyah), sudah waktunya mengundurkan diri sebagai menteri atau ada profesi lain untuk ibu. itu adalah saran yang paling tepat dari Hotman Paris," ujar Hotman.

Menurut pengacara kondang ini, apabila benar nantinya sudah keluar Permaneker baru terkait JHT atas perintah Presiden Jokowi, dia menyarankan agar diikuti sikap kesatria dari seorang menteri.

Baca juga: Tantang Ida Fauziah Debat Terbuka Soal Permen JHT, Hotman Paris: Saya Hanya Mewakili Para Pekerja

"Mungkin perlu diikuti para politi jepang di mana, kalau sudah kepentok akhirnya mengundurkan diri. Itulah gaya Jepang dan memang jarang dan belum pernah terjadi di Indonesia dan kita masih menunggu revisi permenaker yang memerintahkan bhw masak uang simpanan buruh, pekerja, ditunggu puluhan tahun sampai 56 tahun," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah agar menyederhanakan tata cara pembayaran jaminan hari tua (JHT) para pekerja.

Baca juga: Kebijakan Baru soal JHT Banyak Ditolak, Pengamat: Berarti Ada Masalah

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Pratikno) dalam keterangan video yang diunggah YouTube Kemensetneg, Senin (21/2/2022).

"Tadi pagi Presiden sudah memanggil Pak Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Tenaga Kerja. Bapak Presiden sudah memerintahkan agar tata cara dan persyaratan pembayaran JHT itu disederhanakan. Dipermudah," kata Pratikno seperti dikutip Kompas.com.

"Agar dana JHT itu bisa diambil oleh Individu pekerja yang sedang mengalami masa masa sulit sekarang ini terutama yang sedang menghadapi PHK," lanjutnya.

Baca juga: Mengenai JHT, Presiden OKI Minta Pemerintah Kaji Ulang Peraturan

Atas perintah Presiden Jokowi ini, nantinya diharapkan ada pengaturan lebih lanjut di dalam revisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 22 Tahun 2022 atau regulasi lainnya. Pratikno menuturkan, Presiden Jokowi juga terus mengikuti aspirasi para pekerja.

Sebelumnya, Hotman Paris Hutapea mengungkapkan kegusarannya kepada Menaker Ida Fauziah soal kebijakannya tentang pencairan JHT yang dinilainya sudah keterlaluan.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved