Dipanggil Presiden Jokowi, Menaker Akhirnya Revisi Aturan JHT

Ida berjanji akan lebih menyederhanakan aturan dan mempermudah pencairan JHT sesuai instruksi Presiden Jokowi yang menyoroti Permenaker soal JHT ini.

Editor: Tsaniyah Faidah
TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy
Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah akan segera melakukan revisi aturan pelaksana program Jaminan Hari Tua (JHT) dan menghilangkan aturan dana JHT baru bisa dicairkan oleh pekerja saat usia 56 tahun. 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berjanji akan segera melakukan revisi aturan pelaksana program Jaminan Hari Tua ( JHT) dan menghilangkan aturan dana JHT baru bisa dicairkan oleh pekerja saat usia 56 tahun.

Sebelumnya soal JHT baru bisa cair di usia 56 tahun ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Aturan ini mendapat penolakan dari seluruh serikat buruh.

Ida berjanji akan lebih menyederhanakan aturan dan mempermudah pencairan JHT sesuai instruksi Presiden Jokowi yang menyoroti Permenaker soal JHT ini.

"Tadi saya bersama Pak Menko Perekonomian telah menghadap Bapak Presiden. Menanggapi laporan kami, Bapak Presiden memberikan arahan agar regulasi terkait JHT ini lebih disederhanakan," kata Menaker Ida, Selasa (22/2/2022).

Baca juga: Soal Polemik JHT, Sekjen PAN: Perlu Ada Komunikasi dari Pemerintah

Ida menjelaskan setelah Permenaker Nomor 2 tahun 2022 disosialisasikan, pemerintah memahami keberatan yang muncul dari para pekerja dan buruh.

Oleh karenanya Presiden Jokowi memberikan arahan dan petunjuk untuk menyederhanakan aturan tentang JHT.

Sehingga keberadaan JHT bisa bermanfaat untuk membantu pekerja atau buruh yang terdampak, khususnya mereka yang ter-PHK di masa pandemi ini.

"Bapak Presiden sangat memperhatikan nasib para pekerja dan buruh, dan meminta kita semua untuk memitigasi serta membantu teman-teman pekerja atau buruh yang terdampak pandemi ini," katanya.

Menurut Ida, dalam arahannya, Presiden Jokowi juga berharap dengan adanya tata cara klaim JHT yang lebih sederhana, maka dapat mendukung terciptanya iklim ketenagakerjaan yang kondusif.

"Bapak Presiden juga meminta kita semua, baik pemerintah, pengusaha, maupun teman-teman pekerja/buruh untuk bersama-sama mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif, sehingga dapat mendorong daya saing nasional," ujarnya.

Baca juga: Tantang Menaker Ida Fauziyah Debat Soal JHT, Hotman Paris : Saya Tidak Ada Ambisi Politik

Jokowi Minta Pencairan JHT Dipermudah

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta proses pencairan Jaminan Hari Tua ( JHT) yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT dapat dipermudah.

"Tadi pagi Bapak Presiden sudah memanggil Pak Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Tenaga Kerja dan Bapak Presiden sudah memerintahkan agar tata cara dan persyaratan pembayaran JHT itu disederhanakan, dipermudah," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno dikutip dari di kanal YouTube Sekretariat Negara pada Senin (21/2/2022).

"Agar dana JHT itu bisa diambil oleh individu pekerja yang sedang mengalami masa-masa sulit sekarang ini, terutama yang sedang menghadapi PHK," tambah Pratikno.

Pratikno menyebutkan Presiden Jokowi terus mengikuti aspirasi para pekerja dan memahami keberatan para pekerja.

"Jadi bagaimana nanti pengaturannya akan diatur lebih lanjut di dalam revisi peraturan menteri tenaga kerja atau regulasi yang lainnya," ungkap Pratikno.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Akhirnya, Menaker Revisi Aturan JHT Setelah Dipanggil Jokowi

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved