Pencairan JHT Kembali ke Aturan Lama, Legislator PKS: Jangan Jadi Gimik Politik

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Alifudin mengajak masyarakat mengawal pembatalan aturan baru tersebut.

Editor: Tsaniyah Faidah
ilustrasi tribunbatam
ilustrasi - JHT dikembalikan ke peraturan awal 

"Tidak terkecuali bagi yang ter-PHK maupun mengundurkan diri, tetap dapat klaim JHT sebelum usia pensiun" jelas Ida, Rabu (2/3/2022).

Ida menerangkan, pihaknya sedang memproses revisi Permenaker 2/2022, menindaklanjuti arahan Presiden terkait tata cara persyaratan dan pembayaran JHT yang perlu dipermudah.

Ida berujar, sebagai upaya mempercepat proses revisi, pihaknya aktif menyerap aspirasi bersama serikat pekerja/serikat buruh.

Kemnaker juga secara intens berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Baca juga: Tren Positif Covid-19 Terus Menurun, Begini Catatan Dinkes Kota Bogor

"Kami sedang melakukan revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, insyaallah segera selesai."

"Kami terus melakukan serap aspirasi bersama serikat pekerja/serikat buruh, serta secara intens berkomunikasi dengan kementerian/lembaga," jelas Ida.

Program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bagi yang kena PHK, juga sudah berlaku.

Program ini memiliki tiga manfaat yang dapat diperoleh oleh pesera JKP, yakni manfaat uang tunai, akses terhadap informasi pekerjaan melalui situs pasker.id, serta pelatihan untuk skilling, upskilling, maupun re-skilling.

"Dengan demikian saat ini berlaku dua program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memproteksi pekerja/buruh yang kehilangan pekerjaan, yaitu berupa JHT dan JKP."

"Beberapa pekerja ter-PHK sudah ada yang mengklaim dan mendapatkan uang tunai dari program JKP," papar Ida.

Artikel ini tayang di Wartakotalive.com dengan judul Pencairan JHT Kembali ke Aturan Lama, Legislator PKS: Harus Dikawal, Jangan Cuma Jadi Gimik Politik

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved