Jokowi Akhirnya Buka Suara Soal Wacana Penundaan Pemilu : Kita Patuh pada Konstitusi !

Wacana soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden akhirnya ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo.

Penulis: Vivi Febrianti | Editor: khairunnisa
MPR RI
Presiden RI, Joko Widodo. (MPR RI) 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Wacana soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden akhirnya ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo.

Pernyataan Jokowi ini jadi angin segar bagi sejumlah pihak yang menolak wacana tersebut.

Sebab, wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ini sudah menimbulkan beragam opini liar di masyarakat.

Banyak yang menduga ada campur tangan istana dalam wacana penundaan pemilu tersebut.

Hal itu membuat masyarakat menilai, Jokowi harus segera turun tangan menyelesaikan isu tersebut.

Setelah lebih dari dua minggu berlalu sejak wacana tersebut diusulkan oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Jokowi pun akhirnya buka suara.

Ia menjawab soal gaduh wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang diusulkan sejumlah ketum partai politik tersebut.

Jokowi pun mengakhiri penantian publik yang sebelumnya mendesak supaya presiden angkat bicara perihal polemik tersebut.

Presiden menyatakan dirinya bakal patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.

"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3/2022), dilansir dari Kompas.id edisi Sabtu (5/3/2022).

Baca juga: Berpegang pada Konstitusi, AHY hingga Surya Paloh Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024

Baca juga: Wacana Pemilu 2024 Ditunda, Tanggapan Prabowo Subianto Sebut Akan Hormati Konstitusi

Meski begitu, Jokowi mengungkapkan, wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang.

Sebab, hal itu bagian dari demokrasi.

Namun, sekali lagi, ia menegaskan bakal tunduk dan patuh pada konstitusi.

"Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas aja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi," ujarnya.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved