Edhy Prabowo Dapat Diskon Penjara 4 Tahun, Mahkamah Agung : Dia Bekerja Baik Saat Jadi Menteri

majelis hakim mencabut hak politik Edhy selama tiga tahun dan kini hak politik Edhy dicabut menjadi dua tahun.

Editor: khairunnisa
Tribunnews/Irwan Rismawan
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2020) 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Kasus maling uang rakyat ( korupsi) terkait ekspor benih bening lobster (BBL) yang menyeret mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo kembali mengejutkan publik.

Hukuman yang diberikan pada Edhy Prabowo dianggap tak konsisten, mulanya ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara kemudian naik menjadi 9 tahun dan kembali turun menjadi 5 tahun penjara.

Menurut kabar terbaru, di tingkat kasasi hukuman Edhy Prabowo dipangkas oleh Mahmakah Agung (MA) menjadi 5 tahun penjara.

Putusan itu telah diketok palu oleh ketua majelis hakim Sofyan Sitompul pada Rabu (9/3/2022).

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Edhy Prabowo dengan penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 400 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," ujar juru bicara MA, Andi Samsan Nganro dikutip TribunNewsBogor.com dari Kompas.com Kamis (10/3/2022).

Selain itu, majelis kasasi juga mengurangi masa pencabutan hak politik Edhy Prabowo.

Pada putusan di tingkat pertama, majelis hakim mencabut hak politik Edhy selama tiga tahun dan kini hak politik Edhy dicabut menjadi dua tahun.

Pencabutan hak untuk dipilih ini dihitung setelah Edhy Prabowo selesai menjalani masa pidana pokok.

Baca juga: Eks Menteri KKP Edhy Prabowo Dituntut 5 Tahun Penjara Perkara Suap Ekspor Benih Lobster

"Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama dua tahun, terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok," kata Andi Samsan Nganro.

Pemangkasan masa tahanan Edhy Prabowo ini dilakukan karena rekam jejaknya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dianggap 'baik'.

Pekerjaan yang dianggap 'baik' oleh MA di antaranya adalah mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 dan menggantinya dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020.

"Terdakwa sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI sudah bekerja dengan baik dan telah memberi harapan yang besar kepada masyarakat, khususnya bagi nelayan, dengan tujuan yaitu adanya semangat untuk memanfaatkan benih lobster untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu ingin memberdayakan nelayan dan juga untuk dibudidayakan, karena lobster di Indonesia sangat besar," papar majelis hakim.

Sontak keputusan Mahkamah Agung atas pengurangan hukuman pelaku maling uang rakyat itu dianggap tidak adil hingga menuai kritikan dari beberapa pihak.

Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat ditemui awak media disela-sela persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (16/6/2021).
Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat ditemui awak media disela-sela persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (16/6/2021). (Tribunnews.com/ Rizki Sandi Saputra)

Salah satunya dari seorang aktivis sekaligus pendakwah Hilmi Firdausi yang dikutip melalui akun twitter pribadi miliknya @Hilmi28.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved