Sambut Pemilu 2024, KPU Kota Bogor Matangkan Skema, Jumlah Anggarannya Segini

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, TANAH SAREAL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor terus melakukan persiapan matang menatap pesta Demokrasi 2024.

Ketua KPU Kota Bogor Samsudin menjelaskan, kesiapan-kesiapan tersebut dimulai ketika pihaknya sudah menganggarkan anggaran tahapan pencoblosan kepada Pemerintah Kota Bogor.

"Jadi ada beberapa tahapan. Penyelengaraan, pengawasan, dan pengamanan. Namun, kita sebagai penyelenggaran menganggarkan sebesar 59 Miliar untuk 2024 nanti," ujarnya saat ditemui oleh TribunnewsBogor.com di Kantor KPU Kota Bogor, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jumat (19/3/2022).

Dana perencanaan anggaran itu, diakui oleh Samsudin, lebih besar dibandingkan tahun pemilu setempat 2019 lalu.

Ada beberapa faktor yang turut membedakan dengan kondisi pemilu tahun 2019 lalu.

"Tahun 2019 dianggarkan 39 Miliar keseluruhan. Sekarang meningkat. Karena ada penambahan jumlah TPS, pemilih, serta honor para PPK, kemudian PPS," tambahnya.

Dana yang dianggarkan tersebut, sambung Samsudin, belum termasuk kepada anggaran pengawasan, dan pengamanan.

Meurutnya, dua ranah itu, domainnya berbeda dari Tupoksi KPU itu sendiri.

"Pengawasan itu dari Bawaslu. Kemudian, pengamanan dari jajaran Polri. Kami tanya belum masuk. Tapi, jika diakumulatifkan dana anggaran dari seluruh tahapan itu sekira diatas 100 Miliar," jelasnya.

Dana anggaran yang sudah diakumulasi itu, diakui oleh Samsudin, akan diatur segala prosesnya bersama BPKAD, Pemkot, dan DPRD.

Sehingga, dalam proses pencairan harus menunggu sesuai dengan arahan ketiga unsur tersebut.

Meskipun, imbuh Samsudin, dana yang diakumulasi itu, sesuai rencana menggunakan sistem nabung.

"Kita sudah koordinasi dan audiensi. Memang jika dianggarkan mengguanakan APBD sekarang itu berat. Jadi disepakati, bahwasanya mekanismenya nabung menggunakan Perda cadangan," jelasnya.

"Mudah-mudahan di tahun ini Perdanya ini bisa keluar," tambahnya.

Meski begitu, dana yang dianggarkan itu ketika hendak dicairkan harus sudah melakukan perjanjian Naskah Pernjanian Hibah Daerah (NPHB).

Sehingga, tambah Samsudin, pencairan dana itu baru bisa dilakukan pada Januari 2024.

Disamping, dana yang sudah dianggarkan itu belum tentu dengan nominal sesuai perencanaan.

"Dicairkan ketika tahapannya sudah mulai dan sudah tanda tangan NPHB. Tapi, dengan nominal yang sudah direncanakan itu, belum tentu ketika dicairkan sama nomimalnya. Sifatnya pengajuan atau proposal disepakatinya berapa tahun 2023. Sehingga, Januari 2024 bisa dicairkan," tambahnya.

Disisi lain, tambah Samsudin, tahun 2022 ini ada beberapa tahapan krusial dalam menjelang 2024 nanti.

"Juni ini ada verifikasi parpol. Mulai dari administratif hingga faktual. Tentunya, yang harus ditekankan, tahapan itu harus diperhatikan," tandasnya.