Bupati Bogor OTT KPK
Ridwan Kamil Pernah Kasih Pesan Khusus ke Bupati Bogor, Isinya Bikin Orang Mikir
Terlebih, Ridwan Kamil sempat memberikan pesan khusus kepada Ade Yasin saat melantik orang nomor satu di Kabupaten Bogor tersebut pada tahun 2018.
Penulis: yudistirawanne | Editor: Yudistira Wanne
lihat foto
TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Bupati Bogor Ade Yasin terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dugaan kasus suap.
Tertangkapnya Ade Yasin menambah daftar hitam Bupati di Jawa Barat yang tersandung dugaan kasus korupsi.
Hal tersebut tentu menjadi perhatian serius Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Terlebih, Ridwan Kamil sempat memberikan pesan khusus kepada Ade Yasin saat melantik orang nomor satu di Kabupaten Bogor tersebut pada tahun 2018.
Dalam catatan, Ridwan Kamil mengingatkan kepada para aparatur agar bekerja sesuai aturan perundang-undangan dan menjaga penuh integritas.
Baca juga: Bupati Bogor Kena OTT KPK, Mahasiswa : Ade Yasin Selalu Bangga dengan WTP BPK, Publik Patut Curiga
Yaitu dengan mencegah dan memberantas segala bentuk ketidakjujuran, korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, dan lain sebagainya.
“Tak bosan juga saya pesankan untuk menjaga tiga nilai utama sebagai seorang penyelenggara negara, yakni integritas, jiwa melayani sepenuh hati, dan profesionalisme," ujarnya pada Ade Yasin saat pelantikan 30 Desember 2018.
Lebih lanjut, Ridwan Kamil berpesan agar Bupati dapat menjalankan tugas khususnya dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
"Insyaallah jika ketiga nilai dasar ini selalu dijaga, kita sebagai pimpinan daerah akan nyaman dalam bekerja, rakyat yang kita ayomi juga akan terlayani dengan sebaik- baiknya,” ungkap Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil bersama 27 bupati/wali kota menandatangani komitmen pemberantasan korupsi terintegrasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penandatangan dilakukan dalam Rakor Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Korupsi pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat, di Mason Pine Hotel, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (16/3/2021).
Menurut Gubernur, Pemdaprov Jabar berinisiatif mengundang seluruh bupati/wali kota untuk menguatkan kembali komitmen pemberantasan korupsi di daerah.
Mengawali tahun 2021, perlu diingatkan daerah perlu menyusun strategi pemberantasan korupsi. Terlebih ada delapan daerah yang bupati/wali kotanya baru terpilih hasil Pilkada Serentak 2020.
Baca juga: Video Diduga Detik-detik Penangkapan Bupati Bogor Dibongkar Sang Anak, Nadia: Rekaman Tadi Malam
"Kami mengumpulkan semua kepala daerah sehubungan dengan selesainya pilkada, sehingga banyak kepala daerah baru yang butuh penguatan terkait strategi pemberantasan korupsi," ujarnya.
Gubernur menjelaskan, Pemdaprov Jabar memiliki dua tugas utama dalam otonomi daerah. Pertama, urusan internal provinsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat.
