Panolakan UAS di Singapura Disorot, Dosen Magister FISIP UMJ Berikan Pandangannya

Pada tanggal 17 Mei 2022 lalu Ustaz Abdul Somad (UAS) dilarang untuk memasuki wilayah Singapura oleh pemerintah setempat.

Editor: Yudistira Wanne
Istimewa
Dosen Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) saat bicara terkait UAS. 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -  Pada tanggal 17 Mei 2022 lalu Ustaz Abdul Somad ( UAS) dilarang untuk memasuki wilayah Singapura oleh pemerintah setempat.

Otoritas pemerintah Singapura  menyatakan, penolakan ini sebagai akibat dari paham ekstrem yang pernah disebarkan UAS melalui dakwahnya. 

Hal ini kemudian menjadi perbincangan hangat di tanah air, hingga dikaitkan dengan islamofobia hingga muncul narasi ‘negara Kafir’, kriminalisasi terhadap ulama dan seruan untuk ganyang Singapura.

Dosen Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Drs. Sri Yunanto, M.Si, Ph.D, mengemukakan apresiasinya terhadap ketegasan pemerintah negara Singapura terkait persoalan ini. 

Menurutnya kejadian penolakan UAS untuk masuk Singapura merupakan bagian dari hak kedaulatan Singapura guna melindungi eksistensi negaranya dari  paham intoleransi dan radikalisme.

“Saya terus terang mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah Singapura. Dalam artian bahwa Singapura sudah mempunyai satu sikap yang sangat tegas terhadap paham paham yang membahayakan persatuan dan kesatuan bagi bangsa mereka dan masayrakatnya,” ujar Drs. Sri Yunanto, M.Si, Ph.D di Jakarta, Selasa (24/5/2022).

Ia melanjutkan, dalam kasus UAS ini masyarakat seharusnya juga menyadari bahwa di era digital seperti sekarang ini jejak digital itu bukanlah hal yang mudah dihilangkan, terlebih yang terkait pada pernyataan SARA dan ujaran kebencian terhadap kelompok lain dan, Singapura terlihat punya komitmen yang sangat besar menjaga pluralisme keberagaman bangsanya.

“Walaupun kita mau bilang apapun, tapi jejak digital itu nggak bisa dihilangkan. Jejak digital itu borderless, tidak ada batas. Singapura cukup ‘berhati-hati’ terhadap segala macam ide-ide atau pikiran-pikiran dalam pemahaman UAS yang bisa membahayakan kesatuan Singapura seakan muncul gitu,” ucap pria yang pernah menjadi Kelompok Ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada periode 2010-2014 ini.

Lebih lanjut Sri Yunanto lantas mengkritisi sebaran narasi yang beredar dari kelompok radikal yang mengaitkan dengan islamophobia, kriminalisasi ulama hingga narasi ‘Negara Kafir’. 

Menurutnya, ini merupakan hal yang berlebihan dan tidak berdasar. Dirinya kembali menegaskan bahwa sikap Singapura ini tidak lain karena negara tersebut memiliki kedaulatan dan regulasinya sendiri dalam melindungi warga negaranya yang juga plural.

“Jadi itu bukan islamophobia ataupun kriminalisasi ulama. Tetapi apa yang dilakukan Singapura ini adalah untuk me-warning bahwa jangan sampai agama itu dijadikan sumber terhadap perpecahan dan suku ataupun etnik yang dapat membahayakan kesatuan dan persatuan bagi warga di Singapura,” katanya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved