Jelang Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah di Bogor, Kopel Indonesia Soroti Angka Pengangguran

Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia melakukan analisa terkait hasil kinerja Pemerintah Kota maupun Kabupaten Bogor.

TribunnewsBogor.com/Siti Fauziah Alpitasari
Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia lakukan analisa terkait hasil kinerja pemerintah Kota maupun Kabupaten Bogor, Senin (30/5/2022). 

Laporan Wartawan Tribunnewsbogor.com, Siti Fauziah Alpitasari

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR SELATAN - Komite Pemantau Legislatif ( Kopel) Indonesia melakukan analisa terkait hasil kinerja Pemerintah Kota maupun Kabupaten Bogor.

Analisa itu dilakukan jelang berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah Kota dan Kabupaten Bogor.

Diskusi ini digelar di Kantor KOPEL Indonesia, Jalan Raya Semplak, Komplek Bogor View Residence Blok N no 13, RT 3/12, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.

Hasil diskusi terkait sejumlah isu krusial penunjang pencapaian visi misi Pemkot Bogor yang kemungkinan tidak memenuhi target.

Visi misi Pemkot Bogor tersebut terkait ingin terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota ramah keluarga.

Menurut Direktur Kopel Indonesia, Anwar Razak, salah satu isu krusial yang kemungkinan tidak mencapai target yaitu menyelesaikan soal pengangguran di Kota Bogor.

“Masih ada sekitar 11,79 % angka pengangguran, dari data tingkat pengangguran terbuka,” tutur Anwar Razak kepada TribunnewsBogor.com, Senin (30/5/2022).

Anwar Razak menuturkan catatan analisis tingkat pengangguran mengalami peningkatan hingga tahun 2021.

Bahkan meningkat hampir 50 % dari data tahun 2018 ketika pemerintahan Bima Arya mulai.

“2018 itu 3,65 % dan di 2019 itu meningkat menjadi 9,1 % , meningkat lagi tahun 2020 di angka 12,68 % , lalu di 2021 menurun hanya 11,79 % ,” ujar Anwar Razak.

Anwar Razak membeberkan Ini menunjukkan adanya ketidakmampuan pemerintah Kota Bogor dalam menyediakan lapangan kerja dan menyiapkan angkatan untuk dapat bersaing.

“Masalah tenaga kerja termasuk kewenangan pemerintah daerah seharusnya diselesaikan untuk masalah pengangguran,” kata Dia.

Kendati demikian Anwar Razak selaku perwakilan Kopel Indonesia menyimpulkan bahwa angka pengangguran ini meningkat, meskipun pada tahun 2021 ada penurunan sedikit.

“Sepertinya mungkin sangat kurang intervensi dari pemerintah daerah menyelesaikan soal pengangguran,” imbuhnya.

Anwar Razak menambahkan, kami mengecek kembali berapa anggaran untuk penyelesaian pengangguran. Adapun salah satu sampel yang diambil pada tahun 2021 di APBD.

“Kami menemukan angka anggaran di situ hanya ada untuk penyelesaian pengangguran itu 0,09 % anggaran atau sekitar 2,2 milyar dari Rp 2,278,773,300.00 triliun totalnya,” bebernya.

Kemungkinan anggaran tersebut menurutnya tidak memadai dan tidak memiliki efek terhadap pengurangan jumlah pengangguran.

“Kalau dihubungkan dengan pencapaian visi misi bahwa anggaran yang tersedia ini dialokasikan oleh Wali Kota dengan persetujuan DPR selama dari tahun 2018 sampai 2021 itu tidak memberikan efek dan tidak berdampak signifikan,” tandasnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved