Praktisi Sebut Penerapan Hukum Belum Efektif untuk Kenakalan Remaja, Pencegahan Harus Prioritas

Kenakalan remaja berupa tawuran antar sekolah hingga tawuran geng motor di Bogor kini kerap terjadi di wilayah Bogor.

Penulis: Naufal Fauzy | Editor: Vivi Febrianti
ist/Anggi
Praktisi Hukum R Anggi Triana Ismail dari Sembilan Bintang & Partners Law Office 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Kenakalan remaja berupa tawuran antar sekolah hingga tawuran geng motor di Bogor kini kerap terjadi di wilayah Bogor hingga menimbulkan korban yang tentunya meresahkan masyarakat.

Menurut Praktisi Hukum, R Anggi Triana Ismail dari Sembilan Bintang & Partners, penanganan yang efektif dalam permasalahan ini tidak melulu dengan penerapan hukum agar jera.

"Saya rasa, saya pandang dan saya pikir, tidak hanya melulu kepada proses penegakan hukum. Tentunya perlu adanya pencegahan, dan setelah pencegahan kemudian penanggulangan. Ini penting bagi saya sebelum adanya penegakan hukum guna kepastian hukum," kata Anggi Triana Ismail kepada TribunnewsBogor.com, Selasa (14/6/2022).

Pencegahan ini, kata dia, perlu ada keterlibatan dari beberapa stakeholder seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ( Forkopimda).

Jika anak sebagai pelaku, kata dia, tentunya alam bawah sadarnya itu akan berbeda dengan pemikiran orang dewasa sehingga perlu pemikiran yang matang untuk bisa membedakan bagaimana cara pencegahan yang jitu untuk anak di bawah umur.

"Kita bisa lihat ketika anak sekolah dihadapkan oleh sikap tegas dari aparatur penegak hukum di Bogor Raya. Ketika mereka diamankan oleh kepolisian, kemudian ada proses penegakan hukum melalui jalur peradilan. Kita bisa lihat, apakah angka tawuran itu berkurang atau tidak ?. Kita sudah bisa jawab hari ini bahwa tawuran semakin masif, malah semakin menjamur di mana-mana sampai dari kota hingga ke wilayah perkampungan," katanya.

Artinya, penegakan hukum di sini menurut Anggi, bukanlah win-win solution sehingga perlu adanya pencegahan.

Pencegahan ini, kata dia, bisa dengan berbagai macam cara dengan melibatkan Forkompinda, sekolah, hingga orang tua demi menciptakan mindset yang positif terhadap anak-anak.

Seperti sekolah wajib memilih atau menyeleksi para pengajar yang memiliki kemampuan bisa menerapkan mindset, sikap atau budaya hukum yang tertib kepada para pelajar yang mana menurut Anggi, ini merupakan poin yang sangat penting.

"Dalam hal ini perlu ada pengembangan kreativitas dari pengajar," kata Anggi Triana Ismail.

Kemudian orang tua, kata dia, juga jangan sepenuhnya menyerahkan anak kepada pihak sekolah, tapi juga perlu ikut mengawasi dengan pendekatan sebagai sahabat, rekan atau kerja tim apalagi untuk anak-anak yang sedang di masa-masa mencari jati diri.

"Bagi saya hal-hal itulah yang memang harus diprioritaskan dibandingkan penegakan hukum hari ini, karena yang saya lihat penegakan hukum hari ini pun memang belum efektif. Justru akan melahirkan warisan-warisan konflik yang sekiranya akan lebih meluas, yang tadinya mereka benci terhadap antar sekolah, menjadi benci terhadap negara," katanya.

Kata Anggi, poin penting di dalam proses penegakan hukum yaitu dengan pendekatan hukum melalui pencegahan dan penanggulangan yang bisa menjadikan jati diri pelajar betul-betul bisa menjadi sosok yang akan menerima kekuasaan atau kesuksesan secara estafet menggantikan kaum tua.

"Karena hal itu pun diamanatkan melalui UUD 45 karena warga negara wajib untuk cerdas sampai dimana mereka menuju kepada gerbang kemerdekaan. Itulah, kita berikan ruang kemerdekaan buat mereka, merdeka dari ketertinggalan berpikir, merdeka dari cara lama dia berpikir, terus kemudian merdeka dari cara-cara kekerasan yang saat ini kita kutuk," ungkap Anggi Triana Ismail.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved