NIK Menjadi NPWP, Era Baru Single Identification Number (SIN) di Indonesia

Terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022, Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia dapat  menggunakan NIK sebagai NPWP.

Editor: Mohamad Rizki
Istimewa
Pada puncak peringatan Hari Pajak Tahun 2022, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani menyatakan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah resmi digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Pada puncak peringatan Hari Pajak Tahun 2022, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani menyatakan bahwa Nomor Induk Kependudukan ( NIK) sudah resmi digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP).

Pemerintah mulai menerapkan penggunaan NIK sebagai NPWP dengan melakukan integrasi data antara NIK dan NPWP sejak 14 Juli 2022, yang diatur dalam PMK-112/PJ.03/2022 (“PMK 112”). Jadi, sejak 14 Juli 2022 kita sudah bisa menggunakan NIK sebagai NPWP.

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Penggunaan NIK sebagai NPWP memiliki beberapa tujuan.

Pertama, memberikan keadilan dan kepastian hukum sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi WP yang merupakan penduduk.

Kedua, memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi WP selain WP orang pribadi yang merupakan penduduk yang menggunakan NIK sebagai NPWP.

Ketiga, dalam rangka mendukung kebijakan satu data Indonesia, perlu diatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandardisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan.

Terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022, Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia dapat  menggunakan NIK sebagai NPWP.

Sedangkan Wajib Pajak orang pribadi bukan penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah menggunakan NPWP dengan format 16 (enam belas) digit sebagai NPWP.  

Termasuk WP orang pribadi yang merupakan Penduduk dan WP orang pribadi bukan Penduduk adalah WP Warisan Belum Terbagi.

Selain dipergunakan untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, NPWP juga untuk kepentingan administrasi yang diselenggarakan oleh pihak lain selain Direktorat Jenderal Pajak ( DJP) yang mensyaratkan penggunaan NPWP.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved