Pemkot Bogor dan Kemenag Kota Bogor Gelar Nota Kesepakatan Cegah Permohonan Dispensasi Kawin

Penandatanganan nota kesepakatan ini dilakukan Wali Kota Bogor, Bima Arya dan Kepala Kantor Pengadilan Agama IA Bogor, Nasrul.

Editor: Mohamad Rizki
Istimewa/Pemkot Bogor
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Pengadilan Agama Bogor dan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bogor menggelar Nota Kesepakatan terkait upaya pengendalian angka dispensasi kawin di Aula Kantor Pengadilan Agama IA Bogor, Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh, Kota Bogor, Jumat (12/8/2022). 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Pengadilan Agama Bogor dan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bogor menggelar Nota Kesepakatan terkait upaya pengendalian angka dispensasi kawin di Aula Kantor Pengadilan Agama IA Bogor, Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh, Kota Bogor, Jumat (12/8/2022).

Penandatanganan nota kesepakatan ini dilakukan Wali Kota Bogor, Bima Arya dan Kepala Kantor Pengadilan Agama IA Bogor, Nasrul.

"Dispensasi kawin ini bisa diartikan sebagai pernikahan dini, jadi mencegahnya itu sedapat mungkin jangan dulu kawin sebelum 19 tahun sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Per kawinan," ujar Kepala Kantor Pengadilan Agama IA Bogor, Nasrul.

Nasrul mengatakan, isi nota kesepakatan ini lebih kepada mengedukasi masyarakat agar semakin banyak yang paham dan tidak ada lagi permohonan dispensasi kawin.

Mulai dari dilakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas, melakukan konseling dengan psikologi di DP3A yang berujung tidak datang ke pengadilan agama untuk dispensasi kawin.

"Kalau tetap ke pengadilan agama kita sidangkan lihat alasannya, kalau memang sudah darurat kita kabulkan juga," tuturnya.

Ia menjelaskan, dengan perubahan UU ini semakin banyak permohonan dispensasi kawin. Pasalnya, sebelum perubahan UU ini calon pengantin wanita bisa menikah di usia 16 tahun, namun sekarang baik calon pengantin wanita dan pria harus sama-sama berusia 19 tahun.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Pengadilan Agama Bogor dan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bogor menggelar Nota Kesepakatan terkait upaya pengendalian angka dispensasi kawin di Aula Kantor Pengadilan Agama IA Bogor, Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh, Kota Bogor, Jumat (12/8/2022).
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Pengadilan Agama Bogor dan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bogor menggelar Nota Kesepakatan terkait upaya pengendalian angka dispensasi kawin di Aula Kantor Pengadilan Agama IA Bogor, Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh, Kota Bogor, Jumat (12/8/2022). (Istimewa/Pemkot Bogor)

"Jadi banyak yang melakukan permohonan, ada sekitar 50 perkara dispensasi kawin setelah adanya perubahan UU ini," jelasnya.

Di tempat yang sama, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, visi Kota Bogor sederhana tapi sungguh sangat dalam maknanya, Bogor sebagai kota yang ramah dan layak untuk keluarga.

Visi seperti ini hanya ada satu dari 500 kota/kabupaten se-Indonesia. Ia meyakini untuk apa ada pembangunan fisik kalau masih banyak keluarga yang bercerai.

"Mencegah perceraian dan mengatasi stunting dimulai dengan meminimalisir pernikahan dini," katanya.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved