Akhirnya Terjawab, Ini Maksud Pernyataan Mahfud MD Soal Kerajaan Sambo di Polri : Saling Sandera

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Menko Polhukam yang juga Ketua Kompolnas, Mahfud MD membuat heboh dengan sejumlah pernyataannya.

Pernyataan Mahfud MD itu tak terlepas dari kasus yang saat ini mencuat dan disorot publik yakni tewasnya Brigadir J dikediaman Ferdy Sambo.

Mahfud MD membuat dua istilah yang mengundang tanda tanya besar yaitu "Kerajaan Ferdy Sambo" hingga "Mabes di dalam mabes".

Dua istilah itu dimunculkan saat Mahfud MD rapat dengan Komisi III DPR Ri, Senin (22/8/2022).

Sontak publik menerka-nerka dua istilah Mahfud MD tersebut.

Usai kegaduhan muncul, Mahfud MD mencoba memberikan penjelasannya.

Mahfud MD membantah jika yang dimaksud dengan kelompok Ferdy Sambo terkait dengan perjudian.

Baca juga: 3 Hari Jeda Sebelum Pengumuman Brigadir J Tewas, Mahfud MD Curigai Perubahan Skenario Ferdy Sambo

Seperti diketahui, belakangan marak beredar bagan "Kaisar Sambo dan Konsorsium 303" yang memuat banyak nama perwira menengah (pamen) hingga perwira tinggi (pati) Polri.

“Itu saya katakan soal gambar-gambar (perjudian) itu saya sudah dapat, tetapi itu bukan dari saya, saya tidak tahu sama sekali," ucap Mahfud MD dikutip dari TribunJakarta.com.

“Tapi kalau orang-orangnya saya katakan kerajaan sambo itu bukan dalam konteks pembagian uang judi itu," ujarnya menambahkan.

Klarifikasi Kerajaan Sambo

Terkait dua istilah yang muncul, Mahfud MD menjelaskan bahwa hal tersebut berkaitan dengan jabatan yang dimiliki Ferdy Sambo.

Jabatan Kadiv Propam yang dimiliki Ferdy Sambo ketika itu membawahi tiga jenderal bintang satu sangatlah besar.

"Karena sabagai Div Propam dia menguasai 3 bintang 1 tapi semua bintang 1 itu diperintah untuk menyelidiki," ucapnya.

"Hasil penyelidikannya diteruskan atau ndak, lalu kalau sudah diselidiki, pemeriksaannya oleh ini (Sambo), persetujuan juga (Sambo)," tambahnya.

Baca juga: Hasil Autopsi Ulang Diragukan, Pengacara Brigadir J Soroti Perbedaan Keterangan Tersangka dan Dokter

Atas hal tersebut, Mahfud MD meminta kekuasaan seperti itu harus dihentikan agar tak terjadi tumpang tindih dalam penyelesaian kasus.

"Kenapa ini tidak dipisah saja, kaya kita buat trias politika itu yang meriksa dan yang menyelidiki beda," tuturnya.

Mabes dalam Mabes

Sementara itu, Mahfud MD menjelaskan mabes dalam mabes tak terlepas dari saling sandera.

"Seperti ada yang saling sandera, kemudian Bharada E di bawah penguasaan orang yang berkepentingan. Kemudian yang harus diperiksa dan harus memeriksa itu orangnya jabatannya beda."

"Maka Kompolnas mengusulkan bedol deso. Bedol deso itu artinya buang dulu orang-orang di situ. Dan ternyata jalan kan sesudah dipindahkan," kata Mahfud MD di acara Kompas Petang Kompas TV, Minggu (7/8/2022).

Baca juga: Kamaruddin Simanjuntak Ragukan Hasil Autopsi Kedua Brigadir J, Kuasa Hukum: Kok Bisa Menyimpulkan?

Menurutnya, berbagai kepentingan di Mabes Polri perlu segera diselesaikan agar tidak menyandera kepentingan bersama yaitu tugas pokok Polri.

"Yang kedua (psiko) politisnya saya kira ramailah. Para pengamat menyebut di Mabes Polri itu ada sub-Mabes, sub-Mabes, yang saling bersaing, mau saling menyandera dan saling menyerang dan sebagainya. Nah itu yang harus diselesaikan," ujarnya.

DPR Tak Pasif

Terkait dengan politik di tubuh Polri, Mahfud MD menilai DPR acuh tak acuh.

Padahal, kata Mahfud MD, pasifnya DPR justru seolah membiarkan masalah psikopolitik di Mabes Polri.

Baca juga: Perlakuan Baik Putri Candrawathi ke Brigadir J Terungkap, Pengacara Syok Istri Sambo Berubah Kejam

"Selama ini, misalnya, saya katakan psikopolitisnya. Semua heran kenapa kok DPR semua diam ini kan kasus besar, biasanya kan ada apa, paling ramai manggil, ini mana enggak ada tuh."

"Itu bagian dari psikopolitis. Politis adanya mabes di dalam mabes itu yang punya aliansi sendiri-sendiri," kata Mahfud MD.(*)