Tolak Kenaikan Harga BBM, Puluhan Buruh di Kota Bogor Mulai Bergerak ke Jakarta

Budi Mudrika perwakilan SPN Kota Bogor mengatakan, tuntutan yang sama terkait hak-hak buruh yang harus dipenuhi ditengah kenaikan harga BBM

Penulis: Rahmat Hidayat | Editor: Damanhuri
TribunnewsBogor.com/Rahmat Hidayat
Puluhan buruh yang tergabung dengan SPN yang mulai bergerak ke gedung DPR RI menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM, Selasa (6/9/2022).   

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Puluhan buruh dari Kota Bogor yang tergabung dengan Serikat Pekerja Nasional ( SPN) bergerak menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta.

Puluhan buruh ini bergerak menuju gedung DPR RI untuk bergabung dengan buruh lain yang rencananya akan melakukan aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

SPN ini mulai bergerak menggunakan akses kereta di Stasiun Bogor, pada Selasa (6/9/2022).

Budi Mudrika perwakilan SPN Kota Bogor mengatakan, akan membawa tuntutan yang sama terkait hak-hak buruh yang harus dipenuhi ditengah kenaikan harga BBM ini.

Dimana, kenaikan BBM ini dirasa para buruh sangat timpang dengan hak-hak mereka yang didapatkannya.

"Pada kesempatan ini akan menyampaikan aspirasi di gedung DPR RI dalam rangka menolak dengan sudah diberlakukannya kenaikan BBM yang mana kami rasakan kontra dan kami keberatan," kata Budi saat dijumpai di Stasiun Bogor.

Keberatan yang dirasakan, sambung Budi, akan lantang disuarakan bersama teman-teman buruh lainnya.

Apalagi, kenaikan BBM ini, tidak diikuti dengan kenaikan upah minimun yang mereka terima.

"Sudah jelas. Upah minimun secara keseluruhan tidak naik. Itu yang menjadi dasar kita menolak. Dengan adanya Upah minimun yang tidak naik ditengah BBM naik itu sudah dirasakan berat," jelasnya.

Oleh sebab itu, SPN Kota Bogor semaki yakin untuk menyuarakan ini dengan lantang di Gedung DPR RI.

Budi pun berharap, tuntutan yang disampaikan bersama teman-teman buruh lainnya, bisa didengar langsung oleh Pemerintah Pusat.

"Kita pikir aspirasi yang kita sampaikan di jakarta yang pertama langsung mengena terhadap institusi yang kompeten. Di daerah pun kami pun menyampaikan secara lisan bahwa kenaikan BBM ini memberatkan. Secara tidak langsung memarjinalkam kaum buruh," tandasnya (*).

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved