Tolak Kenaikan Harga BBM, Ratusan Buruh Geruduk Komplek Kantor Bupati Bogor di Cibinong

Ratusan buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan komplek Pemerintahan Kabupaten Bogor, Selasa (6/9/2022).

Penulis: Muamarrudin Irfani | Editor: Damanhuri
TribunnewsBogor.com/Muamarrudin Irfani
Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan (FSPKEP) Kabupaten Bogor menuntut pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), Selasa (6/9/2022) 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Ratusan buruh menggeruduk kantor Bupati Bogor yang berlokasi di Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogoro.

Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan (FSPKEP) Kabupaten Bogor menuntut pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Dalam aksi ini, Ketua DPC Fspkep kabupaten Bogor, Mujimin mengatakan, pihaknya membawa beberapa tuntutan yang akan disampaikan kepada pemrintah.

Ia mengatakan seharusnya melakukan aksi di Jakarta, dikarenakan ada agenda lain, maka dengan waktu yang ada digunakan untuk menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

"Tuntutan tentang kenaikan upah 2023, dan penolakan terhadap kenaikan bahan bakar minyak, serta penolakan undang-undang ombibuslaw," ujarnya kepada TribunnewsBogor.com.

Disamping itu, Mujimin mengatakan perwakilan dari pihaknya akan diterima oleh jajaran Pemkab Bogor.

"Informasinya pukul 14.00 WIB perwakilan kami diterima oleh Sekretaris Daerah, Dinas Ketenagakerjaan, dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor," katanya.

Lebih lanjut, Mujimin mengatakan apabila pemerintah Kabupaten Bogor tidak memberikan sikap yang tergas terhadap aspirasinya, maka pihaknya akan terus melakukan aksi unjuk rasa.

"Tergantung dari sikap pemerintah Kabupaten Bogor, apabila berani Ketua DPRD dan jajaran menyampaikan penolakan kenaikan bbm, menggunakan hak intervensinya, dan melakukan penolakan undang-undang ombibusl aw serta tuntutan kami yang utama adalah kenaikan upah di 2023 tentunta kami tidak akan melakukan aksi lagi," tandasnya.
 

 

 

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved